Komarudin Watubun Soal Calon Sekjen PDIP Pengganti Hasto: Kader Banyak, Silakan Bertarung

Suara.com - Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mempersilakan bagi kader-kader PDIP terbaik untuk bertarung menjadi pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Ia nampak enggan ambil pusing soal sosok pengganti Hasto.

"Kader banyak, silakan bertarung, jadi sekjen silakan," kata Komarudin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Kendati begitu, ia belum mengetahui siapa yang cocok menjadi kandidat Sekjen PDIP yang baru. Menurutnya, hal itu merupakan urusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya belum tau, itu kan nanti di Kongres. Sekjen itu nanti ketum terpilih yang menentukan siapa siapanya," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, jika kepengurusan partai akan ditentukan oleh Ketua Umum setelah kongres.

"Ya itu, bukan sekjen saja, namanya seluruh pengurus itu dipilih oleh ketum, jadi kongres itu hanya memilih ketum," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan jika setelah lebaran pihaknya akan menentukan jadwal pelaksaan Kongres PDIP. Nantinya akan digelar rapat terlebih dahulu untuk memutuskan waktu Kongres.

"Untuk masalah kongres, sampai saat ini DPP partai belum memutuskan kapan akan diselenggarakannya dan pada bulan apa," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Ia mengatakan, sebelumnya memang sempat disampaikan jika Kongres akan dilaksanakan April 2025 mendatang. Namun kekinian PDIP sedang fokus menghadapi Ramadan.

Baca Juga: Ditahan KPK, Puan Sebut Nasib Hasto Sebagai Sekjen PDIP Tergantung Megawati

"Jadi kita selesaikan dulu ibadah puasa kita menuju lebaran," ujarnya.

Setelah itu, kata Puan, nantinya Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri akan memutuskan dalam rapat bersama DPP PDIP soal waktu pasti pelaksanaan Kongres.

Hasto Tersangka

Sebagaimana diketahui, Sekjen PDIP saat ini, Hasto Kristiyanto tengah mendekam di penjara usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto dijerat dalam dua kasus, yakni dugaan perintangan penyidikan dan pemberian suap terkait perkara korupsi yang menyeret nama Harun Masiku.

Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terkini, Hasto tengah mengajukan permohonan pemindahan penahanan kepada hakim. Ia minta penahanannya dipindah dari Rutan KPK ke Rutan Salemba. Penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan di rutan KPK, akses kliennya terbatas untuk bertemu dengan kolega.

"Hanya dibatasi untuk pengacara dan keluarga, sedangkan mohon izin yang mulia, bahwa Pak Hasto memiliki banyak kolega atau sahabat yang ingin juga memberi semangat," ujar Ronny dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat pekan lalu.

Merespons permintaan tersebut, Hakim Ketua Rios Rahmanto menyampaikan apabila alasan permohonan pemindahan hanya terkait hak kunjung, maka penasihat hukum Hasto bisa mengajukan permintaan mengenai izin kolega yang akan mengunjungi Hasto.

Namun, Hakim Ketua menjelaskan permintaan tersebut harus dijelaskan secara detail siapa orang yang akan berkunjung.

"Artinya mungkin tidak semuanya diizinkan, kalau semuanya dibiarkan nanti otomatis dari aspek keamanan perlu dipertimbangkan. Kalau memang jelas siapa yang mengajukan, mungkin bisa majelis pertimbangkan," ucap Hakim Ketua.