Klaim Sekolah Rakyat Tak Dibedakan dengan Punya Pemerintah Lainnya, Gus Ipul: Kami Keroyokan

Suara.com - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, pemerintah menyiapkan dua opsi dalam menyediaan guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat. Opsi pertama, guru ASN yang diberikan tugas secara langsung, kedua guru yang telah bersertifikat pendidikan profesi guru. Gus Ipul menyampaikan kalau kedua opsi tersebut masih dalam pembahasan.

"Itu yang dua itu yang masih dimatangkan," ujarnya saat di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Gus Ipul menuturkan perencanaan perekrutan guru dan kurikulum Sekolah Rakyat sudah mencapai tahap final. Satuan tugas (Satgas) dari program tersebut dipimpin oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Gus Ipul juga memastikan tata kelola Sekolah Rakyat dengan sekolah-sekolah lainnya tidak akan ada kesenjangan. Sebab, pengelolaan Sekolah Rakyat juga bekerja sama dengan kementerian lain.

"Dikti juga, Kementerian Dikdasmen. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah. Yang penyelenggaranya pemerintah, jadi kami 'keroyokan," jelasnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). [Suara.com/Lilis Varwati]

Saat ini terdapat 53 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran baru 2025-2026. Adapun sebanyak 82 Sekolah Rakyat masih dalam tahap asesmen bangunan hingga tanah oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Ia menyebutkan saat ini memang ada 200 titik usulan bangunan atau lahan kosong dari Pemda untuk Sekolah Rakyat.

Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul, pemerintah tak hanya menggunakan APBN tapi juga akan melibatkan swasta untuk membangun sarana dan prasarana. Terkait penyediaan sarana prasarana juga dilakukan oleh Kementerian PU, bukan Kementerian Sosial.

Ia mengatakan saat ini pemerintah masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat. Perhitungannya akan disesuaikan dengan biaya operasional per orang.

"Jadi, per orang itu berapa nanti kami sampaikan," ucapnya.

60 Ribu Guru