Infografis
Suara.com - Kelompok pejuang Palestina, Hamas, pada hari Senin mengapresiasi hasil pertemuan Komite Menteri Arab-Islam dan mendesak agar lebih banyak tekanan diterapkan terhadap Israel untuk mengakhiri perang genosida di Gaza serta menghormati perjanjian gencatan senjata.
Setelah pertemuan di Kairo dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, pada hari Minggu (23/3), Komite Menteri Arab-Islam menyampaikan "keprihatinan mendalam" mengenai runtuhnya gencatan senjata di Jalur Gaza.
Melalui pernyataannya, Hamas meminta agar posisi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut diwujudkan dalam "langkah nyata dan tekanan politik yang signifikan terhadap pendudukan Zionis Israel untuk menghentikan agresi mereka."
Hamas juga mendesak agar ada upaya untuk menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan dan kebutuhan dasar ke Gaza, mengingat Israel terus menghalangi masuknya bantuan dan barang penting, yang membuat warga Palestina di Gaza terancam kelaparan.
"Kami menegaskan dukungan terhadap setiap usaha serius dari dunia Arab dan Islam untuk membangun kembali Gaza, serta menghargai kolaborasi dalam merumuskan rencana pemulihan dan rekonstruksi yang konkret," tambah kelompok perlawanan Palestina tersebut.
Pertemuan Komite Menteri pada hari Minggu dihadiri oleh para menteri luar negeri dari Yordania, Palestina, Qatar, Mesir, Turki, Indonesia, dan Bahrain, serta menteri negara dari Uni Emirat Arab. Sekretaris Jenderal Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga ikut serta.
Pertemuan ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk menanggapi perkembangan terkini di wilayah Palestina yang diduduki.
Para peserta mengutuk "serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil" serta mendesak "pelaksanaan penuh kembali gencatan senjata, termasuk pembebasan sandera dan tahanan," menurut pernyataan akhir dari komite tersebut.
Tentara Israel telah melancarkan serangan udara di Gaza sejak hari Selasa, yang mengakibatkan lebih dari 700 warga Palestina tewas, lebih dari 1.000 terluka, serta merusak kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku sejak Januari.
Baca Juga: Israel Akan Bangun Bandara Internasional Baru di Dekat Perbatasan Gaza
Lebih dari 50.000 warga Palestina, mayoritasnya perempuan dan anak-anak, telah kehilangan nyawa, dan lebih dari 113.200 lainnya terluka akibat serangan militer Israel yang brutal di Gaza sejak Oktober 2023.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi tuntutan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang yang dilakukannya di wilayah tersebut.
![Hari Ini FIFA Bakal Kartu Merah Israel? Jibril: Jika Tidak Sekarang, Kapan Lagi [Tangkap layar X]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/10/03/33727-kartu-merah-israel.jpg)
Korban terus bertambah
Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza telah mencapai lebih dari 50.000 orang, menurut pernyataan otoritas kesehatan setempat pada Minggu (23/3).
Dalam 24 jam terakhir, 41 jenazah dan 61 korban luka telah dibawa ke berbagai rumah sakit di seluruh Gaza, sehingga total korban tewas kini menjadi 50.021 orang, dengan 113.274 lainnya mengalami cedera sejak pertempuran dimulai pada awal Oktober 2023.
Sejak dimulainya serangan udara Israel yang baru pada 18 Maret, setidaknya 673 orang telah tewas dan 1.233 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan.
Pada hari yang sama, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Dekat (UNRWA) memperingatkan bahwa blokade bantuan yang diterapkan oleh Israel selama tiga minggu telah memperburuk krisis kelaparan.
UNRWA menekankan bahwa penduduk Gaza sangat bergantung pada impor untuk bertahan hidup, dan semakin banyak anak-anak yang menghadapi kelaparan dan penyakit akibat bantuan yang terhambat.
"Tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, tidak ada air, tidak ada bahan bakar. Pengepungan saat ini lebih ketat dibandingkan dengan fase awal perang," kata UNRWA di platform media sosial X.
Badan PBB tersebut menyoroti bahwa penduduk Gaza sangat bergantung pada impor untuk kelangsungan hidup mereka, dengan semakin banyak anak-anak yang menghadapi kelaparan dan ancaman kesehatan seiring dengan penghalangan bantuan.
Dalam pernyataan yang dibuat untuk memperingati Hari Air Sedunia pada 22 Maret, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengutuk Israel karena menggunakan akses air sebagai alat penyiksaan dan pengungsian, serta menuduh bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk merusak pembangunan dan memperkuat pendudukan Israel di wilayah Palestina.
