Infografis
Norma hukum internasional yang dapat dijadikan rujukan dalam melihat masalah ini adalah Konvensi Jenewa 1949, yang telah diratifikasi mayoritas negara di dunia termasuk Indonesia.
Salah satu bagian penting konvensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang sakit dan terluka, dari bangsa apa pun dia berasal dan kemana pun dia berpihak dalam konflik, harus ditolong. Oleh karena itu, para petugas penolong memiliki imunitas dari hukuman karena tindakan pertolongan mereka.
Pembaharuan Konvensi Jenewa 1949 memberikan penekanan bahwa orang yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata tidak boleh ditinggalkan tanpa pertolongan dan perawatan medis. Dengan demikian petugas medis yang merawat atau menyediakan transportasi orang sakit atau luka tersebut harus dihormati dan dilindungi dalam segala situasi. Petugas medis yang dimaksud bukan hanya dokter, tapi juga perawat, bidan, petugas farmasi, termasuk mahasiswa kedokteran/kesehatan meski belum lulus.
Pada Mei 2016, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi No. 2286 yang mengutuk penyerangan dan ancaman terhadap orang terluka dan sakit, petugas medis, dan petugas kemanusiaan yang bertugas menjalankan tugas. Dalam hal ini termasuk orang-orang yang menyediakan transportasi dan peralatan untuk kepentingan tersebut, juga rumah sakit dan fasilitas medis lainnya.
Resolusi ini didukung oleh lebih dari 80 negara dan menekankan agar negara-negara tersebut membangun kerangka hukum di tingkat nasional untuk menjamin resolusi tersebut dijalankan, termasuk Indonesia.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
