Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Hal itu dia sampaikan usai pertemuannya dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto dan Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono.
“Intinya adalah pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya, saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik,” kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).
Dia berharap KPK bisa melakukan pengawasan terhadap semua barang milik daerah melalui program area monitoring center for prevention untuk pencegahan.
“Saya ingin betul bahwa pemerintahan Jakarta yang saya pimpin dalam persoalan korupsi ini ada perbaikan yang signifikan,” ujar politikus PDIP itu.
Dia berharap pengelolaan Pemprov Jakarta bisa lebih baik dengan bantuan KPK, khususnya agar bisa terhindar dari tindak pidana korupsi (tipikor).
“Apa yang kami lakukan hari ini mudah-mudahan akan memperbaiki sistem pemerintahan di Jakarta, clean and good government-nya lebih baik dan juga lebih terukur,” tandas Pramono.
Sambangi KPK
Sebelumnya Pramono Anung mendatangi Kantor KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Ketua KPK Ikut Dengarkan Taklimat Presiden di Istana, Apa Arahan Prabowo Lembaga Antirasuah?
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, Pramono terlihat mengenakan pakaian dinas harian (PDH) PNS berwarna cokelat saat turun dari mobil pada pukul 12.22 WIB.
Saat tiba, Pramono langsung disambut oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa serta sejumlah pejabat dinas Pemprov DKI Jakarta.
Mereka tampak saling bersalaman dan menyapa saat masih berada di lobi Gedung Merah Putih KPK.

Pramono menjelaskan bahwa kehadirannya ini bertujuan untuk bertemu dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto dan jajarannya selaku pimpinan KPK.
"Mau ketemu pimpinan KPK," kata Pramono, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).
Meski begitu, Pramono enggan menjelaskan lebih rinci mengenai pembahasan yang akan dilakukan bersama pimpinan KPK pada agenda pertemuan tersebut.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menemui pimpinan lembaga penegak hukum lainnya, yaitu Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
Setelah itu, dia juga berencana menyambangi aparat penegak hukum lainnya, termasuk KPK dan Polri.
"Biasanya semua aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, KPK, Kejaksaan Agung, nanti pada waktunya juga ke TNI, saya akan datang," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Dia menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik antarlembaga pemerintahan.
Lebih lanjut, Pramono juga mendorong kerja sama antarinstansi yang lebih kuat untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan efektif.
Diungkap KPK
Sebelumnya KPK mengatakan kedatangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, adalah untuk membahas program pencegahan korupsi di wilayah Jakarta.
"Betul, hari ini ada kegiatan koordinasi supervisi. Di antaranya untuk membahas program pencegahan korupsi di wilayah Jakarta," kata Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan akan mengunjungi seluruh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun komunikasi yang baik.
“Biasanya semua aparat penegak hukum termasuk kepolisian, KPK, Kejaksaan Agung, nanti pada waktunya, juga ke TNI, saya akan datang. Kenapa itu saya lakukan? Saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan semuanya,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (7/3).
Sehingga, lanjut Pramono, dirinya tak akan menutupi apabila terjadi persoalan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dia pun akan bekerja sama dengan baik dengan aparat penegak hukum.
“Dan ini juga bagi ASN terutama bagi kepala-kepala dinas, kepala biro, asisten, ketika mereka harus mengambil keputusan itu tidak ragu-ragu dan tidak takut-takut. Karena kalau Jakarta mau ada perubahan yang signifikan, mereka juga harus berani mengambil keputusan. Saya bertanggung jawab untuk itu,” kata Pramono.