Infografis
Ditolak Masyarakat Sipil
Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang pada apat paripura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3) siang.
Pengesahan ini dilakukan setelah melalui proses pembahasan dan pengesahan di tingkat I pada rapat kerja Komisi I DPR dan pemerintah pada Selasa (18/3).
Meskipun mendapat dukungan dari seluruh fraksi partai politik di DPR, RUU TNI menuai kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa.
Salah satunya ditunjukkan dengan tagar #TolakRUUTNI yang menduduki tren tertinggi di media sosial sejam awal pekan ini dengan jumlah twit mencapai 300 ribu lebih.
Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat paripurna tersebut dan meminta persetujuan dari seluruh fraksi.
"Sekarang saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi dan anggota, apakah Rancangan Undang-Undang TNI bisa disetujui menjadi undang-undang?" tanya Puan.
Serentak, ratusan anggota dewan yang hadir menjawab, "Setuju!".
Rapat paripurna saat itu dihadiri oleh 293 anggota DPR, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.
Baca Juga: Rapat Tertutup RUU TNI Diprotes, Aktivis Mengaku Diancam Demokrasi dan HAM!
Massa aksi penolak RUU TNI dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil mulai berdatangan ke depan gerbang Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Mereka langsung membentangkan berbagai poster penolakan.
