Infografis
Suara.com - Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza telah mencapai lebih dari 50.000 orang, menurut pernyataan otoritas kesehatan setempat pada Minggu (23/3).
Dalam 24 jam terakhir, 41 jenazah dan 61 korban luka telah dibawa ke berbagai rumah sakit di seluruh Gaza, sehingga total korban tewas kini menjadi 50.021 orang, dengan 113.274 lainnya mengalami cedera sejak pertempuran dimulai pada awal Oktober 2023.
Sejak dimulainya serangan udara Israel yang baru pada 18 Maret, setidaknya 673 orang telah tewas dan 1.233 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan.
Pada hari yang sama, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Dekat (UNRWA) memperingatkan bahwa blokade bantuan yang diterapkan oleh Israel selama tiga minggu telah memperburuk krisis kelaparan.
UNRWA menekankan bahwa penduduk Gaza sangat bergantung pada impor untuk bertahan hidup, dan semakin banyak anak-anak yang menghadapi kelaparan dan penyakit akibat bantuan yang terhambat.
"Tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, tidak ada air, tidak ada bahan bakar. Pengepungan saat ini lebih ketat dibandingkan dengan fase awal perang," kata UNRWA di platform media sosial X.
Badan PBB tersebut menyoroti bahwa penduduk Gaza sangat bergantung pada impor untuk kelangsungan hidup mereka, dengan semakin banyak anak-anak yang menghadapi kelaparan dan ancaman kesehatan seiring dengan penghalangan bantuan.
Dalam pernyataan yang dibuat untuk memperingati Hari Air Sedunia pada 22 Maret, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengutuk Israel karena menggunakan akses air sebagai alat penyiksaan dan pengungsian, serta menuduh bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk merusak pembangunan dan memperkuat pendudukan Israel di wilayah Palestina.
Israel menghentikan semua pasokan yang masuk ke Gaza pada 2 Maret dengan alasan keamanan.
Baca Juga: PBB Meradang: Keselamatan Staf Terancam, Bantuan ke Gaza Diblokir Israel
Abbas juga menyerukan agar gencatan senjata, akses bantuan tanpa batas, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza segera diterapkan, sambil mengharapkan dukungan global untuk mendirikan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Israel akui 13 pemukiman baru di Tepi Barat
Kementerian Luar Negeri Palestina pada Minggu (23/3) mengecam keras keputusan Israel yang mengakui lebih dari selusin permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki.
Keputusan tersebut meningkatkan status lingkungan yang ada menjadi permukiman independen, yang dinilai Palestina sebagai bentuk pelecehan terhadap legitimasi internasional.
Dalam pernyataan resminya, Kemenlu Otoritas Palestina menyebut langkah Israel itu sebagai pengabaian terhadap legitimasi internasional dan resolusinya, merujuk pada hukum internasional yang menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai ilegal.
Tepi Barat, yang direbut Israel dalam perang tahun 1967, saat ini dihuni oleh sekitar tiga juta warga Palestina dan hampir 500.000 warga Israel.
Kehadiran permukiman ini telah lama menjadi sumber ketegangan, karena Palestina memandangnya sebagai penghalang bagi pendirian negara merdeka di masa depan.
Kelompok Hamas mengecam keras kebijakan Israel tersebut. Dalam pernyataan resminya, Hamas menyebut langkah ini sebagai bukti bahwa permukiman Israel adalah “proyek penggantian rasis” yang bertujuan mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka.
Kementerian Luar Negeri Palestina menambahkan bahwa selain perluasan permukiman, Israel juga meningkatkan operasi militer di Tepi Barat utara. Otoritas Palestina menyebut tindakan ini sebagai bagian dari eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penyitaan tanah Palestina.
Kabinet Israel menyetujui pembangunan 13 lingkungan pemukiman baru di berbagai wilayah Tepi Barat. Beberapa di antaranya secara efektif merupakan bagian dari pemukiman besar yang sudah ada, sementara yang lain secara geografis terpisah dan beroperasi secara mandiri.
Namun, pengakuan permukiman tersebut sebagai komunitas terpisah berdasarkan hukum Israel masih belum final.
