Pramono Anung Tiba-tiba Temui Pimpinan KPK, Ada Apa?

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, Pramono terlihat mengenakan pakaian dinas harian (PDH) PNS berwarna cokelat saat turun dari mobil pada pukul 12.22 WIB.

Saat tiba, Pramono langsung disambut oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa serta sejumlah pejabat dinas Pemprov DKI Jakarta. 

Mereka tampak saling bersalaman dan menyapa saat masih berada di lobi Gedung Merah Putih KPK.

Pramono menjelaskan bahwa kehadirannya ini bertujuan untuk bertemu dengan Ketua KPK Setyo Budiyanto dan jajarannya selaku pimpinan KPK.

"Mau ketemu pimpinan KPK," kata Pramono, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).

Meski begitu, Pramono enggan menjelaskan lebih rinci mengenai pembahasan yang akan dilakukan bersama pimpinan KPK pada agenda pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku akan mengunjungi seluruh aparat penegak hukum setelah resmi menjadi orang nomor satu di Ibu Kota.  Pramono diketahui bersama wakilnya, Rano Karno menjadi pemenang dalam konstelasi Pilkada Jakarta 2024. 

Setelah resmi menjabat gubernur, Pramono pun mengaku akan membangun komunikasi yang baik aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Jelang Kiriman Bangkai Tikus, Terkuak Pesan Teror ke Redaksi Tempo: Mampus Kalian!

"Biasanya semua aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, KPK, Kejaksaan Agung, nanti pada waktunya, juga ke TNI, saya akan datang. Kenapa itu saya lakukan? Saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan semuanya,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (7/3).

Sehingga, lanjut Pramono, dirinya tak akan menutupi apabila terjadi persoalan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia juga akan bekerja sama dengan baik dengan aparat penegak hukum.

"Dan ini juga bagi ASN, terutama bagi kepala-kepala dinas, kepala biro, asisten, ketika mereka harus mengambil keputusan itu tidak ragu-ragu dan tidak takut-takut. Karena kalau Jakarta mau ada perubahan yang signifikan, mereka juga harus berani mengambil keputusan. Saya bertanggung jawab untuk itu," kata Pramono.

Sowan ke Jaksa Agung

Pramono diketahui sebelumnya juga telah mengunjungi Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat, 7 Maret 2025 lalu. Tak sendirian, Pramono juga didampingi oleh Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno saat bersamuh ke kantor Kejagung RI. 

Dalam kunjungan tersebut, pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan ini diterima langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Pertama tentunya kedatangan beliau adalah dalam rangka silaturahmi, yang kedua kedatangan beliau adalah bahwa di awal jabatannya ada beberapa hal yang beliau sampaikan kepada kami,” kata Burhanuddin, di Kantornya, Jumat.

Namun yang utama, kata Burhanuddin, kedatangan Pramono-Rano ke Kejagung dalam upaya meminta pendampingan. Agar dalam pelaksanaan program pembangunan Jakarta, tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum.

“Utamanya adalah beliau meminta kepada kejaksaan untuk pendampingan-pendampingan. Agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan,” jelasnya.

Sementara itu, Pramono menyampaikan, kedatangannya ke Kejagung dalam upaya memperkenalkan diri, meski dalam periode kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, mereka pernah bekerja bersama.

“Intinya tentu memperkenalkan diri walaupun saya sudah bekerja bersama-sama beliau selama 5 tahun. Termasuk dengan para JAM yang ada, tetapi kami memang bersilaturahmi dan memperkenalkan diri,” ucap Pramono.

Pramono juga mengaku, dirinya secara langsung untuk meminta pendampingan terhadap Kejagung. Mengingat saat ini Jakarta menjadi pusat perekonomian global dan menjadi episentrum ekonomi Indonesia.

Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, Jakarta memberikan kontribusi paling besar.  Sehingga, Pramono ingin ke depannya tidak ada celah atau ruang bagi siapapun yang ingin memanfaatkan hal itu.

“Sebelas persen dari PDB, APBD nya lebih dari 91 triliun, tentunya kami memerlukan pendampingan. Supaya di dalam keputusan yang di kemudian hari tidak ada ruang, lubang, bagi siapapun yang ingin memanfaatkan itu,” tukas Pramono.