Penentuan PSN Era Prabowo Disoal Pengamat: Harusnya Ada Kajian Mendalam

Suara.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus mempertanyakan tindakan Presiden Prabowo Subianto membatalkan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disusun pada era Presiden ketujuh Joko Widodo alias Jokowi. Keputusan ini dinilai dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas pemerintah dalam menentukan proyek-proyek strategis.

Heri mengatakan, kebijakan penghentian PSN harus disertai dengan alasan yang jelas. Jika tidak, hal ini bisa menimbulkan kecurigaan di benak para investor.

“Jika ada PSN yang dihentikan, pertama-tama harus dipastikan dulu apa alasannya. Apakah karena ada kesalahan prosedur, kendala investasi, atau faktor lain?" ujar Heri kepada wartawan, Senin (24/3/2025).

"Jika proyek sudah ditetapkan sebagai PSN, lalu tiba-tiba dihentikan tanpa alasan yang kuat, ini bisa menunjukkan ketidakpastian dalam perencanaan kebijakan,” lanjutnya menambahkan.

Presiden Prabowo saat akan memimpin sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/3/2025). [Suara.com/Novian]

Heri mengatakan, proyek yang masuk dalam PSN seharusnya telah melalui berbagai kajian mendalam. Bahkan, terdapat perhitungan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jika proyek-proyek tersebut dihentikan secara mendadak, maka kredibilitas pemerintah dalam menentukan proyek prioritas bisa dipertanyakan.

“PSN bukan sekadar proyek biasa, tetapi proyek yang dianggap vital bagi pertumbuhan ekonomi. Jika tiba-tiba dihentikan, ada indikasi bahwa proses penetapannya kurang matang atau dilakukan secara tergesa-gesa,” ucapnya.

Selain itu, Heri juga menilai tindakan Prabowo bisa menggoyahkan kepercayaan investor, terutama mereka yang telah menanamkan modal dalam proyek infrastruktur jangka panjang.

“Investor bisa kehilangan kepercayaan karena menganggap kebijakan di Indonesia tidak konsisten. Ini bisa berdampak pada menurunnya minat investasi, tidak hanya di sektor infrastruktur, tetapi juga sektor lainnya,” pungkas Heri.

Karena itu, ia menyarankan sebelum mengambil keputusan untuk menghentikan proyek strategis, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan.

“Sebaiknya ada kajian mendalam sebelum proyek dihentikan, terutama jika proyek tersebut sudah berjalan dan melibatkan dana besar. Jika ada hambatan dalam investasi atau kendala lain, lebih baik dicari solusi terlebih dahulu daripada langsung dihentikan,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menjadi prioritas pemerintahannya hingga tahun 2029. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang ditandatangani pada 10 Februari 2025.

PSN ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengurangi kemiskinan. Berikut daftarnya:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat secara nasional melalui distribusi makanan bergizi gratis bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Revitalisasi Sarana Pendidikan: Pemerintah akan merevitalisasi sekolah dan madrasah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Ketahanan Pangan: Melalui pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan.

Pendidikan dan Infrastruktur Dasar

Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII): Berlokasi di Jawa Barat, proyek ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Bendungan Way Apu (Maluku), Bendungan Jragung (Jawa Tengah), Bendungan Mbay (NTT), dan Bendungan Bulango Ulu (Gorontalo): Dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung ketahanan air dan irigasi.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

SPAM Regional Wosusokas (Jawa Tengah) dan SPAM Regional Benteng-Kobema (Bengkulu): Proyek ini bertujuan meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat.

Energi Bersih dan Ketahanan Energi

Pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela: Berlokasi di Maluku dengan cadangan gas 2,3 TSCF, dikelola oleh Inpex bersama Pertamina dan Petronas untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Ekspansi Kilang Minyak Tuban dan Pengembangan Biofuel di Bojonegoro: Dilaksanakan oleh PT Pertamina untuk mendukung transisi energi bersih.
Biorefinery Cilacap dan Rescoping RDMP RU IV Cilacap: Berfokus pada pengolahan energi ramah lingkungan di Jawa Tengah.

Transportasi

MRT Jakarta Timur-Barat: Menghubungkan Cikarang-Balaraja dengan pengerjaan tahap awal di jalur Tomang-Medan Satria.
Pelabuhan Patimban (Jawa Barat): Dikelola Kementerian Perhubungan untuk mendukung logistik nasional.
Jalan Tol Serang-Panimbang (Banten), Probolinggo-Banyuwangi (Jawa Timur), dan Akses Pelabuhan Patimban: Proyek ini bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Kawasan Industri

Pengembangan Kawasan Industri Nusantara: Termasuk Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara, Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara, dan Kawasan Industri Galang Batang di Kepulauan Riau, yang sebagian besar dikelola oleh pihak swasta.
Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN): Berlokasi di Kalimantan Timur dengan pelaksana Otorita IKN, Kementerian PUPR, BUMN, serta swasta.

Proyek Lainnya