Infografis
Suara.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus mempertanyakan tindakan Presiden Prabowo Subianto membatalkan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disusun pada era Presiden ketujuh Joko Widodo alias Jokowi. Keputusan ini dinilai dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas pemerintah dalam menentukan proyek-proyek strategis.
Heri mengatakan, kebijakan penghentian PSN harus disertai dengan alasan yang jelas. Jika tidak, hal ini bisa menimbulkan kecurigaan di benak para investor.
“Jika ada PSN yang dihentikan, pertama-tama harus dipastikan dulu apa alasannya. Apakah karena ada kesalahan prosedur, kendala investasi, atau faktor lain?" ujar Heri kepada wartawan, Senin (24/3/2025).
"Jika proyek sudah ditetapkan sebagai PSN, lalu tiba-tiba dihentikan tanpa alasan yang kuat, ini bisa menunjukkan ketidakpastian dalam perencanaan kebijakan,” lanjutnya menambahkan.
![Presiden Prabowo saat akan memimpin sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/3/2025). [Suara.com/Novian]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/21/29428-presiden-prabowo-saat-akan-memimpin-sidang-kabinet.jpg)
Heri mengatakan, proyek yang masuk dalam PSN seharusnya telah melalui berbagai kajian mendalam. Bahkan, terdapat perhitungan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Jika proyek-proyek tersebut dihentikan secara mendadak, maka kredibilitas pemerintah dalam menentukan proyek prioritas bisa dipertanyakan.
“PSN bukan sekadar proyek biasa, tetapi proyek yang dianggap vital bagi pertumbuhan ekonomi. Jika tiba-tiba dihentikan, ada indikasi bahwa proses penetapannya kurang matang atau dilakukan secara tergesa-gesa,” ucapnya.
Selain itu, Heri juga menilai tindakan Prabowo bisa menggoyahkan kepercayaan investor, terutama mereka yang telah menanamkan modal dalam proyek infrastruktur jangka panjang.
“Investor bisa kehilangan kepercayaan karena menganggap kebijakan di Indonesia tidak konsisten. Ini bisa berdampak pada menurunnya minat investasi, tidak hanya di sektor infrastruktur, tetapi juga sektor lainnya,” pungkas Heri.
Baca Juga: Sebut Jubir Prabowo Konyol, TB Hasanuddin Kecam Guyonan Hasan Nasbi: Siapa Mau Makan Daging Busuk?
Karena itu, ia menyarankan sebelum mengambil keputusan untuk menghentikan proyek strategis, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan.
