Infografis
Pemerintah Dukung Kebebasan Pers
Hasan menegaskan komitmen pemerintah atas dukungan terhadap kebebasan pers tidak perlu diragukan. Ia menyampaikan menyoal kebebasan pers, pemerintah sudah memberikan bukti, bukan lagi teori.
"Ya kan kalau pemerintah soal kebebasan pers itu pemerintah nggak pakai teori lagi tapi kan sudah pembuktian. Nggak ada yang dilarang bikin berita, iya kan? Nggak ada yang dilarang bikin podcast, iya kan? Nggak ada yang diperkarakan sampai sekarang kan nggak ada satupun media atau wartawan yang diperkarakan atau dilaporkan," tutur Hasan.
Hasan menegaskan pemerintah juga tidak melakukan pelarangan peliputan terhadap awak pers karena sikap kritis terhadap pemerintah.
"Nggak ada yang dilarang masuk istana gara-gara kritis. Nggak ada. Nggak ada yang dilarang liputan misalnya di kantor-kantor pemerintahan gara-gara kritis. Nggak ada," kata Hasan.
"Jadi kalau bagi pemerintah itu sudah bukti nyata, jadi bukan teori lagi gitu lho. Jadi tuduhan-tuduhan semacam itu nggak masuk akal, tiduhan mengekang kebebasan pers itu nggak masuk akal. Buktinya semua orang boleh ngomong kok," kata Hasan.
Bukan hanya soal kebebasan pers, Hasan turut menyinggung kebebasan berpendapat di media sosial. Ia mengatakan pemerintah hanya sekadar melurusukan.
"Di media sosial entah apa-apa yang diomongin orang, iya kan? Dan nggak ada yang apa-apain kan gitu. Kami dari pemerintah hanya mencoba untuk meluruskan aja, yang nggak benar kita luruskan. Itu kan padahal itu pekerjaan yang luar biasa berat tuh," kata Hasan.
"Orang bisa marah-marah aja tiap hari terus kemudian kita meluruskan. Tapi ya itu pekerjaan pemerintah. Meluruskan kesalahpahaman kalau seandainya ada kesalahpahaman dipublikan gitu," ujarnya.
Baca Juga: Tak Gentar Kantor Diteror Kepala Babi hingga Bangkai Tikus, Tempo: Ini Tindakan Pengecut!
Sementara itu, apakah ada pembahasan atau imbauam dari Presiden Prabowo Subianto atas aksi teror kepala babi ke kantor Tempo, Hasan mengaku tidak ada.
