Infografis
Lebih dari 60 komunitas penggembalaan Palestina di seluruh Tepi Barat telah diusir menggunakan metode tersebut sejak tahun 2022, tambah laporan tersebut.
Komunitas-komunitas ini sebagian besar berada di Area C Tepi Barat, yang menurut Perjanjian Oslo yang ditandatangani pada tahun 1990-an berada di bawah kendali penuh Israel.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah politikus sayap kanan Israel, termasuk beberapa orang di pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, telah mengusulkan untuk memanfaatkan pemerintahan AS yang bersahabat di bawah Presiden Donald Trump untuk mencaplok sebagian atau seluruh Tepi Barat pada tahun 2025.
"Penggusuran sistematis dan kekerasan warga Palestina dari ratusan ribu dunam tanah dalam beberapa tahun terakhir tidak diragukan lagi telah meletakkan dasar untuk memfasilitasi ambisi semacam itu", kata laporan baru tentang pencaplokan, menggunakan ukuran tradisional luas tanah yang setara dengan 1.000 meter persegi.
Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melaporkan perluasan signifikan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki yang melanggar hukum internasional.
Temuan tersebut, yang mencakup periode 1 November 2023 hingga 31 Oktober 2024, dirilis pada hari Selasa dan akan dipresentasikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB akhir bulan ini.
Laporan tersebut menyoroti pertumbuhan permukiman yang "signifikan" di Tepi Barat, termasuk al-Quds Timur, yang diinginkan warga Palestina sebagai ibu kota negara merdeka mereka di masa depan.
