Infografis
Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyayangkan sikap DPR RI yang seakan tutup kuping dengan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang TNI menjadi Undang-Undang.
Padahal massa mahasiswa dan masyarakat sipil sedang melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak pengesahan RUU TNI.
"Ironis memang. DPR sebagai wakil rakyat sengaja menutup telinga mereka pada sikap penolakan yang disampaikan masyarakat sipil di pintu masuk kompleks DPR. Kalau wakil rakyat menutup telinga mereka dari rakyat, kita lalu bertanya atas kehendak siapa DPR kita ini menyatakan sikap mereka? Jelas sekali mereka membuktikan kalau mereka bukan wakil rakyat dalam proses pengambilan keputusan RUU TNI," kata Lucius kepada Suara.com, Sabtu (22/3/2025).
Ia pun mempertanyakan mengapa seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna kemarin dengan kompak menyatakatan persetujuannya agar RUU TNI disahkan jadi UU.
"Teriakan setuju yang bergemuruh seragam itu lebih tepat dilakukan oleh robot-robot yang disetel secara otomatis oleh mesin," katanya.
"Kalau teriakan itu dari manusia, dari individu-individu, dari orang-orang dengan latarbelakang berbeda secara politik dan daerah yang diwakili, maka rasanya sulit memahami bagaimana perbedaan-perbedaan latarbelakang para politisi parlemen bisa meneriakan telinga setuju pada RUU TNI yang disaat bersamaan sedang diteriakan masyarakat sipil di luar gedung agar tidak disahkan oleh DPR," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, kompaknya anggota DPR menyatakan setuju hanya terjadi di negara otoriter. Kalau di negara demokrasi harusnya ada suara berbeda yang muncul dalam rapat paripurna kemarin.
![Massa saat menggelar aksi demo Tolak RUU TNI di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/3/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/20/81511-demo-tolak-ruu-tni-demo-tolak-uu-tni-di-dpr.jpg)
"Teriakan setuju yang begitu kompak dan rapi mungkin hanya bisa ditemukan di parlemen negara otoriter dimana kebebasan berpendapat, kemajemukan tak bisa diterima oleh pemimpin otoriter itu," katanya.
"Kalau di negara demokrasi, seharusnya ada warna yang berbeda yang ditampilkan untuk menunjukkan kebebasan dan kemajemukan latar belakang orang," sambungnya.
Baca Juga: Bertemu di Bukber Puan Ngaku Jelaskan Dinamika Revisi UU TNI kepada Surya Paloh dan Jokowi
Disahkan Jadi UU
