Infografis
Suara.com - Dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, Seketaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menarik perhatian publik dengan mengutip pleidoi legendaris Presiden Soekarno, Indonesia Menggugat.
Dalam nota keberatannya terhadap dakwaan jaksa KPK, Hasto tampak berupaya membangun narasi perjuangan mengenai dirinya menghadapi ketidakadilan seperti yang dialami Bung Karno di era kolonial.
Pernyataan ini pun memicu perdebatan karena perbedaan konteks perkaranya. Hasto tengah menjadi terdakwa atas dugaan keterlibatan dalam kasus suap dan perintangan hukum.
Dalam sidang dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari Hasto menanggapi atas dakwaan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Perlu kami sampaikan dalam persidangan ini, bahwa keadilan sosial digerakkan oleh prinsip kemanusiaan. Oleh Bung Karno, Proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia, bahwa cita-cita kemanusiaan ini lahir dari semangat bahwa di dalam bumi Indonesia Merdeka, tidak boleh lagi ada penjajahan antar manusia," kata Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
"Tidak boleh lagi ada kesewenang-wenangan yang menindas rakyat, termasuk penyalahgunaan hukum yang terjadi pada masa kolonial," tambah Hasto.
Hasto Kristiyanto menekankan bahwa prinsip kemanusiaan lahir dari pengalaman pahit bangsa yang pernah dijajah.
Ia menyinggung bagaimana pada era kolonialisme Belanda hingga pendudukan Jepang, hukum sering kali digunakan sebagai alat penindasan, dengan pasal-pasal karet yang menjerat para pemimpin nasional seperti Bung Karno dan Bung Hatta.
Dengan menyampaikan hal ini dalam eksepsinya, Hasto tampak ingin membangun narasi bahwa dirinya dengan upaya menarik simpati di tengah jeratan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang kini membelitnya.
Baca Juga: Kuasa Hukum Minta Penahanan Hasto Dipindah ke Rutan Salemba, Kenapa?
"Hukum kolonial inilah yang ditentang habis oleh para pendiri bangsa. Dalam Pleidoi Bung Karno yang dikenal dengan 'Indonesia Menggugat', Beliau menolak penggunaan undang-undang sebagai senjata," ujarnya.
