KPK Geledah Visi Law Office, Febri Diansyah Bantah Terima Hasil TPPU SYL

Suara.com - Advokat Febri Diansyah menanggapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggeledah Visi Law Office di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Dia mengaku sudah tidak tergabung dengan Visi Law Office sejak Desember 2024 lalu. Namun, Febri menegaskan bahwa honor yang diterimanya saat menjadi kuasa hukum SYL tidak berasal dari uang hasil korupsi.

"Sebenarnya sudah clear di proses persidangan Pak SYL beberapa waktu yang lalu bahwa seluruh klien saya pada saat itu menegaskan dana yang mereka berikan,” kata Febri di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

“Dana yang diberikan di tahap penyelidikan itu adalah iuran mereka bertiga dari dana pribadi. Jadi, bukan dari dana Kementan,” tambah dia.

Menurut Febri, pernyataannya itu juga sudah dikonfirmasi oleh mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono saat menjadi terdakwa dalam kasus gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Febri mengatakan bahwa Kasdi sudah menyampaikan bahwa dirinya menolak untuk menerima honor yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pada Kamis (20/3/2025), KPK menyebut Visi Law Office diduga telah menerima aliran dana hasil tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Hal itu disampaikan usai KPK menggeledah Kantor Visi Law di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

"Karena Visi Office ini di-hire oleh SYL sebagai konsultan hukumnya waktu itu ya, penasihat hukumnya. Nah kami menduga bahwa uang hasilnya tindak pidana korupsi SYL itu, itu digunakan untuk membayar," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Menurut Asep, pihaknya juga akan terus mendalami adanya keterkaitan lain Visi Law Office dalam perkara TPPU SYL ini.