Infografis
Suara.com - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail menjelaskan hubungan antara kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjerat kliennya dengan Presiden Ketujuh Joko Widodo.
Hal itu dia sampaikan dalam sidang lanjutan yang menjadikan Hasto sebagai terdakwa dengan agenda penyampaian eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Awalnya, Maqdir mengungkapkan bahwa pada 13 Desember 2024, ada seorang utusan dari lembaga negara yang menyampaikan pesan dari atasannya agar PDIP tidak memecat Jokowi.
Dia menyebut utusan tersebut juga menyampaikan ancaman agar dalam waktu 1 x 24 jam, Hasto mengundurkan dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.
”Kalau kedua hal ini tidak dilakukan, maka Hasto Kristiyanto akan ditetapkan menjadi tersangka di KPK,” kata Maqdir di Pengadilan tipikor Jakarta pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Kemudian, pada 16 Desember 2024, PDIP mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi beserta putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution.
Pemecatan tersebut dilakukan kepada ketiganya karena dianggap telah melanggar AD/ART partai serta kode etik dan disiplin partai terkait dukungan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Ketiganya dinilai tidak patuh dengan keputusan partai yang saat itu mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024.
Pada kesempatan yang sama, Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talappesy juga menyoroti percepatan pelantikan Pimpinan KPK oleh Presiden Prabowo Subianto yang bertepatan dengan hari pemecatan Jokowi dan keluarganya dari PDIP.
Baca Juga: Tentara Harus Mundur Dilarang Main 2 Kaki di K/L, TB Hasanuddin ke Panglima: Kita Harus Taat Azas
Padahal, lanjut Ronny , Keppres Nomor 161/P Tahun 2024 menyatakan bahwa pelantikan pimpinan KPK dilakukan pada 20 Desember 2024.
