Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan tekanan yang dialaminya setelah melakukan wawancara bersama Connie Rahakundini dalam sebuah podcast di akun YouTube Akbar Faizal Uncensored.
Hal itu dia sampaikan dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Dalam sidang kali ini, Hasto duduk sebagai terdakwa dengan agenda penyampaian eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto mengatakan, bahwa tayangan siniar tersebut disambut antusias oleh masyarakat sehingga ditonton oleh lebih dari empat juta orang. Dalam wawancara tersebut, Hasto menjelaskan Connie menyampaikan pesan bahwa Hasto akan menjadi tersangka.
”Saat itu, Prof. Connie menyampaikan pesan dari petinggi aparatur negara, yakni aparat TNI dan Polri yang Merah Putih yang menginformasikan bahwa saya akan ditersangkakan jika tetap kritis, termasuk dalam Pilkada di beberapa wilayah yang ‘sudah dikondisikan’,” kata Hasto.
Usai podcast tersebut, Hasto mengaku mendapatkan tekanan pada periode 4 sampai 15 Desember 2024 menjelang pemecatan Presiden Ketujuh Joko Widodo oleh DPP PDIP.
“Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara, yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan, atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap,” ujar Hasto.
Benar saja, Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara sekaligus pada 24 Desember 2024 atau satu pekan setelah pemecatan Jokowi beserta putranya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution oleh PDIP. Dia juga menyoroti waktu penetapan tersangka yang dilakukan KPK pada malam Natal.
”Bertepatan dengan malam Natal ketika kami sedang merencanakan ibadah Misa Natal setelah hampir selama 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga lengkap,” kata Hasto.
Baca Juga: Siap-siap Bacakan Eksepsi di Sidang, Hasto PDIP Ramai Disambut Banyak Pendukung
Menurut dia, tekanan serupa juga terjadi pada partai politik lain, tetapi kemudian berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen tekanan.
