Infografis
Amir menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait aturan BPJS kepada masyarakat. Ia menyarankan agar kader kesehatan di desa lebih aktif dalam memberikan pemahaman mengenai regulasi layanan kesehatan.
"Harus ada peran lebih dari desa dalam sosialisasi aturan ini. Kader-kader kesehatan juga harus memahami agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat," tambahnya.
Kasus ini kembali membuka perdebatan tentang akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Apakah ini hanya insiden tunggal, atau justru cerminan dari permasalahan sistem kesehatan yang lebih besar? Masyarakat menanti solusi nyata, bukan sekadar janji perubahan.
Sebelumnya juga, Akun Instagram resmi pemerintah Kabupaten Bogor baru-baru ini ramai dihujat oleh netizen lantaran mengupload pelayanan RSUD Leuwiliang.
Akun Instagram itu mengunggah postingan wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi alias Jaro Ade yang menyebut pelayanan RSUD Leuwiliang sudah baik.
Unggahan yang dilakukan pada Senin 3 Maret 2025 itu sudah mendapatkan ratusan komentar hingga Selasa 5 Maret 2025. Anehnya, dominasi komentar malah berbanding terbalik dengan isi berita yang disampaikan akun Pemkab Bogor itu.
"Pegawainya sudah semangat luar biasa. Saya liat juga beberapa pelayanan yang saya pantau cukup bagus, ramah terhadap masyarakat yang mau berobat," kata Jaro Ade pada unggahan itu.
Namun, saat Suarabogor.id melihat komentar di akun itu, tidak sedikit membuka fakta buruknya pelayanan RSUD Leuwiliang.
Salah satu akun Instagram @puput.putree menyebut bahwa apa yang disampaikan Jaro Ade tidak benar. Akun Instagram itu mengaku pelayanan RSUD Leuwiliang sangat buruk, terlebih pada pasien BPJS.
Baca Juga: Libur Lebaran 2025: 12 Rekomendasi Wisata Keluarga di Bogor yang Wajib Dikunjungi
"Preettt pelayanannya masih buruuukkkk kali pa. Apalagi kalo pasiennya pake BPJS. Wasalam deh, judesnya gak ketulungan," kata dia.
