Infografis
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat penegak hukum untuk cepat turun tangan membongkar dan mencari tahu penyebab keberadaan ladang ganja di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).
Pernyataan tersebut disampaikan Puan merespons viralnya informasi dari media sosial (medsos) yang menyebut keberadaan ladang ganja di kawasan yang selama ini menjadi destinasi wisata favorit di Jawa Timur (Jatim).
"Saya minta kepada para penegak hukum untuk selidiki dan bongkar dari mana dan kenapa itu bisa terjadi," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Puan bahkan menegaskan untuk melakukan pengusutan secara tuntas. Pasalnya, pembukaan ladang ganja melanggar aturan.
"Ya terkait dengan hal itu, karena memang ini baru ditemukan, harusnya hal itu tidak boleh terjadi," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Gunung Bromo dan Semeru kembali menjadi sorotan publik, bukan karena keindahannya, melainkan karena temuan ladang ganja di kawasan TNBTS.
Kabar tersebut semakin ramai diperbincangkan setelah pihak TNBTS mengumumkan penutupan sementara aktivitas wisata selama lima hari, dari 28 Maret hingga 1 April 2025.
Spekulasi liar pun bermunculan. Banyak netizen yang menduga bahwa penutupan ini ada kaitannya dengan skandal ladang ganja yang viral di media sosial.
Tak hanya itu, kebijakan ketat mengenai penerbangan drone di kawasan TNBTS juga menjadi sasaran kecurigaan, seolah-olah aturan tersebut dibuat untuk menutupi sesuatu.
Baca Juga: Soal Temuan Ladang Ganja di Bromo, DPR Bakal Panggil Kemenhut: Jangan-jangan Bukan Hanya di Sana
Sebelumnya diberitakan, temuan adanya ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mengejutkan publik, terutama setelah diketahui bahwa jumlah titik penanamannya mencapai 59 lokasi berbeda.
Kasus tersebut kemudian makin membuat netizen curiga setelah pihak TNBTS mengumumkan penutupan sementara seluruh aktivitas wisata selama lima hari, terhitung mulai 28 Maret 2025 hingga 1 April 2025.
Banyak yang menduga bahwa penutupan ini berkaitan erat dengan skandal ladang ganja yang baru-baru ini terungkap.
Spekulasi semakin liar ketika publik mengaitkannya dengan aturan ketat mengenai penerbangan drone di kawasan Gunung Bromo.
Penggunaan drone di wilayah ini memerlukan izin khusus dengan biaya mencapai Rp2 juta, yang menurut netizen, hanya upaya untuk menutupi keberadaan ladang ganja.
Di media sosial, netizen ramai mengomentari berbagai kebijakan yang dirasa janggal terkait penutupan sementara dan aturan ketat terhadap penggunaan drone.
Salah satu teori konspirasi yang ramai diperbincangkan menyebutkan bahwa aturan-aturan tersebut sengaja dibuat agar tidak ada yang bisa mengungkap keberadaan ladang ganja dari udara.
"Yang melarang nerbangin drone & minta membayar patut diduga tahu," tulis @mur****, menyinggung kemungkinan keterlibatan oknum dalam kebijakan tersebut.
Sementara itu, komentar lain yang lebih tajam datang dari @jan****, yang merinci dugaan pola tersembunyi di balik semua kejadian ini.
Menanggapi keberadaan ladang ganja di Bromo, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan bakal segera memanggil Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Langkah tersebut akan dilakukan Komisi IV DPR untuk meminta penjelasan mengenai informasi yang viral di media sosial.
"Karena letak dari ladang ganja ini kan di tengah-tengah Taman Nasional. Yang seharusnya dalam kendali pemerintah. Dalam kendali Kementerian Kehutanan," kata Daniel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
"Kita akan segera memanggil, meminta penjelasan dari pihak Kementerian Kehutanan yang memang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Taman Nasional.
Ia mengatakan, pihaknya juga akan mendorong aparat kepolisian untuk mengusut tuntas adanya temuan ladang ganja tersebut.
"Sehingga masyarakat bisa memahami, tidak bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Tentu yang kedua, kita minta hal ini tidak terulang. Karena jangan-jangan tidak hanya di Taman Nasional yang ini," katanya.
Daniel berharap temuan ladang ganja tersebut jangan sampai ditemukan juga di Taman Nasional lainnya.
"Kita juga akan memastikan hal yang sama tidak terjadi di Taman Nasional lain, atau di tempat-tempat yang ada di dalam pengendalian pemerintah," ujarnya.
