Suara.com - Aksi unjuk rasa menolak Revisi Undang Undang (RUU) TNI meluas di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan, tak jarang demonstrasi itu berujung bentrok antara massa dan aparat kepolisian.
Seperti video yang beredar di media sosial yang menampilkan demo tolak RUU TNI yang digelar kalangan mahasiswa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis (20/3/2025).
Dalam video amatir, seorang pendemo sempat berguel dengan aparat di atas truk polisi.

Video itu turut dibagikan oleh akun Instagram, @andreli_48. Pantauan Suara.com dalam video yang diunggah akun tersebut, awalnya tampak seorang pendemo menaiki truk polisi saat bentrokan pecah di depan kantor DPRD Sulut.
Tampak juga sejumlah aparat ikut naik ke truk tersebut, salah anggota pun terlihat terlibat duel dengan pendemo yang mengenakan sweater berwarna abu-abu itu. Dalam video itu, pendemo yang juga mengenakan kain slayer berwarna merah itu tampak tidak sudi ketika dipaksa untuk turun dari truk oleh petugas.
Walhasil, pendemo dan polisi itu terlibat saling dorong. Bahkan, seorang polisi itu nyaris jatuh saat terlibat duel dengan demonstran tersebut. Situasi makin tegang ketika sejumlah aparat ikut menaiki truk tersebut. Namun, beruntung pertikaian itu mereda ketika ada seorang pria diduga demonstran ikut menaiki truk polisi tersebut.

Berdasar narasi dalam unggahan akun itu, massa yang menggelar demonstrasi mengatasnamakan Aliansi Sulut Bergerak.
"Aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU TNI, Kamis 20 maret 2025 (sore). Massa terlibat bentrok dengan aparat setelah menyuarakan penolakan terhadap aturan yang dianggap kontroversial," demikian keterangan dalam video itu.
Dalam video itu, kericuhan dalam demo tolak RUU TNI di Sulut makin memanas. Massa pendemo pun terlihat mencoba merangsek masuk ke Gedung DPRD Sulut.
Baca Juga: Lagi Buka Puasa dan Dengar Azan, Pendemo Tolak UU TNI di DPR Ditembaki Polisi Pakai Water Cannon
Massa Tolak RUU TNI Jebol Pagar DPR
Demonstrasi tolak RUU TNI di Gedung DPR RI, Jakarta juga berujung ricuh. Di tengah bentrokan dengan aparat kepolisian, massa pendemo kompak menarik pagar Gegung DPR menggunakan beberapa tali tambang. Usai pagar roboh, massa mulai memasuki Kompleks Parlemen.
Massa langsung diadang sejumlah petugas polisi yang memakai tameng. Selain itu, polisi juga menembaki massa menggunakan mobil water cannon.
Semprotan deras air membuat massa kocar-kacir. Terlihat sejumlah terjatuh dari pagar dan berlarian. Polisi dan massa aksi sempat terjadi kontak fisik.
![Massa aksi tolak RUU TNI robohkan pagar DPR saat menggelar aksi, Kamis (20/3/2025). [Suara.com/Rakha]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/20/99611-massa-aksi-tolak-ruu-tni.jpg)
Hingga per pukul 18.00 WIB massa aksi masih bertahan di lokasi. Massa di depan gedung DPR juga masih berupaya merobohkan beton-beton pembatas.
Sebelumnya diberitakan, aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI di depan Gedung DPR RI, Jakarta, memanas. Massa menembaki aparat dengan tembakan.
Sekitar pukul 16.00 WIB massa aksi mulai memanjat gerbang DPR. Tak hanya itu, sejumlah orang juga melempari batu dan botol ke arah dalam area DPR.
Sejumlah spanduk penolakan dibentangkan di gerbang DPR. Terpantau beberapa orang menembak petasan ke arah aparat yang berjaga di halaman depan Gedung DPR.
Selain itu, beberapa peserta aksi tampak berusaha menjebol pagar DPR. Hujan kini turun di titik aksi namun massa masih bertahan di lokasi.
Disahkan jadi UU
DPR tetap ngotot untuk mengesahkan RUU TNI menjadi UU meski menolak banyak protes dari publik. Gelombang protes terhadap penolakan RUU TNI itu juga menjalar ke sejumlah lokasi di Tanah Air, termasuk aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa di Gedung DPR RI, hari ini.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna lewat pengambilan keputusan tingkat II di Komplek Parlemen, Senayan dan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebanyak 8 fraksi menyatakan persetujuannya untuk menjadikan RUU TNI sebagai Undang-Undang.
Reaksi DPR-Pemerintah soal Protes Publik
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menanggapi secara santai terhadap adanya penolakan tersebut.
"Saya tadi menyampaikan di dalam sidang paripurna, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman (massa pendemo) yang ikut menolak," kata Sjafrie usai RUU TNI disahkan jadi UU di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
![Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharan pada Rapat Paripurna ke-15 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/20/21025-sidang-paripurna-dpr-pengesahan-ruu-tni-sjafrie-sjamsoeddin-puan-maharani.jpg)
Namun, ia mengatakan, semua masyarakat yang menolak tetap keluarga bangsa Indonesia.
"Tetapi jangan lupa, kita adalah keluarga bangsa Indonesia yang harus menjaga persatuan dan kesatuan menghadapi ancaman, baik itu secara konvensional maupun tidak konvensional," katanya.
Senada dengan Sajrie, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga menanggapi masih banyaknya penolakan lewat aksi unjuk rasa terhadap Revisi UU TNI yang akan disahkan hari ini. Menurutnya, kalau masih ada yang belum terima itu merupakan dinamika.
"Ya namanya juga dinamika politik kan, demokrasi. Saya pikir sah-sah aja untuk yang masih belum menerima RUU TNI ini," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Ia mengungkapkan, jika DPR sudah semaksimal mungkin untuk mengakomodir aspirasi masyarakat terhadap RUU TNI.
"Tapi kami sudah melakukan upaya semaksimalnya, melakukan komunikasi-komunikasi yang intens dengan beberapa atau sebagian besar elemen masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan RUU TNI yang direvisi pada beberapa waktu lalu," katanya.
"Karena itu kami mengajak semuanya untuk bersatu, bersama-sama," pungkasnya.