Jadi Sorotan Dunia, PPI di Berbagai Negara Tolak Pengesahan RUU TNI

Kemudian, perwakilan PP Inggris Raya Aulia Mutiara Syifa perluasan jabatan sipil untuk anggota TNI berpotensi memunculkan dwifungsi TNI.

“Perluasan jabatan dan penempatan TNI aktif pada 6 kementerian/lembaga, yang sebelumnya telah dijalankan pada 10 kementerian/lembaga, akan membawa TNI dalam keleluasaan melakukan praktik dwifungsi TNI/ABRI untuk mencampuri penyelenggaraan atau administrasi pemerintahan,” tutur Syifa.

Dia juga menilai budaya militeristik akan mempersempit ruang aspirasi publik yang demokratis dan berbasis pada sistem merit. Hal itu dianggap bisa berujung pada pelanggengan usaha untuk memberangus demokrasi yang sehat.

Terakhir, Ketua PPI Jepang Prima Gandhi menegaskan bahwa PPI di berbagai negara menyatakan sikap untuk mendesak pemerintah dan DPR RI agar menghentikan pengesahan RUU TNI. Dia juga menegaskan perlunya kajian komprehensif publik, akademisi, dan masyarakat sipil.

“Selain itu, PPI dari berbagai negara ini menghimbau masyarakat untuk tetap kritis dan aktif mengawal proses legislasi yang berpotensi mengancam demokrasi,” tandas Prima.

Diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah sebelumnya telah bersepakat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan dibawa ke rapat paripurna terdekat dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Kesepakatan diambil dalam Rapat Pleno Komisi I DPR terkait Pengambilan Keputusan Tingkat 1 RUU TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3) kemarin. Setidaknya delapan fraksi DPR setuju untuk membawa revisi UU DPR ke rapat paripurna untuk disahkan.

Namun, di tengah pembahasan yang dikebut di DPR, RUU TNI ramai diprotes berbagai kalangan. Banyak yang menyebut jika RUU TNI itu mengindikasikan ingin membangkitkan lagi Dwifungsi ABRI di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Terkait itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyangkal DPR dan Pemerintah ada niatan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI dalam RUU TNI. Dasco mengklaim DPR tetap menjaga supremasi hukum.

Baca Juga: Drama di Gerbang DPR; Menkum Diadang Mahasiswa Trisakti, Janji Sampaikan Aspirasi Penolakan RUU TNI

“Terkait itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyangkal DPR dan Pemerintah tak ada niatan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI dalam RUU TNI. Dasco mengklaim DPR tetap menjaga supremasi hukum.