Respons Kabar 40 Juta Piring China Diimpor untuk MBG, Kepala BGN Bilang Begini

Kamis, 20 Maret 2025 | 07:05 WIB
Respons Kabar 40 Juta Piring China Diimpor untuk MBG, Kepala BGN Bilang Begini
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. (Suara.com/Lilis)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Program andalan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG), yang bergulir dalam beberapa bulan terakhir, disinyalir memberikan keuntungan besar bagi industri manufaktur China.

Penampakan tempat makan bergizi gratis (MBG). (Suara.com/Lilis Varwati)
Penampakan tempat makan bergizi gratis (MBG). (Suara.com/Lilis Varwati)

Pasalnya, sejumlah 40 juta piring stainless steel yang digunakan merupakan produksi negeri tirai bambu, dan akan membanjiri Indonesia pada tahun ini.

Berdasarkan reportase yang diterbitkan Indonesia Business Post pada Selasa, 18 Maret 2025, peralatan makan plat baja antikarat tersebut diproduksi di wilayah Chao Shan, Provinsi Guandong.

Seorang pengusaha Indonesia membeberkan, akibat pesanan tersebut, produsen lokal kesulitan bersaing. Sebabnya, harga produk buatan China jauh lebih murah.

"Mereka mampu mengekspor dengan harga yang tidak dapat kami saingi. Alhasil, sebagian besar pengadaan untuk program makan siang ini dipasok oleh suplier China," kata pengusaha yang diminta dirahasiakan identitasnya tersebut.

Persoalan tersebut menjadi pelik, lantaran hingga kekinian ketergantungan Indonesia terhadap barang impor cukup tinggi dan bakal berdampak panjang pada manufaktur Indonesia.

"Jika kita terus bergantung pada barang impor, industri dalam negeri akan kesulitan berkembang, dan kita bisa menjadi terlalu bergantung pada produsen asing," ujarnya.

Via Jalur Ilegal

Ironisnya, ia mengungkapkan bahwa kemungkinan banyak dari impor barang tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal untuk menghindari bea masuk, cukai, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Baca Juga: Tekan Angka Stunting, KBF Indonesia Mulai Jalankan Makan Bergizi Gratis di Papua

Berdasarkan perhitungannya, ada sekira bea masuk 10 persen dan PPN 11 persen yang tidak dibayarkan yang menyebabkan pemerintah Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan signifikan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI