Infografis
Suara.com - Menteri sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir telah dikembalikan ke jabatannya setelah kesepakatan antara partainya, Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi), dan Likud, partai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Kembalinya Ben-Gvir diusulkan oleh Netanyahu, dan dikonfirmasi oleh kabinet Israel, menurut pernyataan kantor perdana menteri pada hari Rabu, yang dilaporkan oleh Reuters.
Likud dan Otzma Yehudit mengumumkan kesepakatan mereka sehari sebelumnya, beberapa jam setelah Israel melanjutkan serangannya di Jalur Gaza yang melanggar gencatan senjata yang mulai berlaku pada tanggal 19 Januari.
Serangan baru tersebut menewaskan lebih dari 400 warga Palestina, termasuk lebih dari 170 anak-anak.
Ben-Gvir telah meninggalkan koalisi Netanyahu sebagai protes terhadap kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang disebutnya sebagai "kapitulasi" terhadap gerakan perlawanan Palestina.
Menteri sayap kanan tersebut telah menimbulkan kontroversi pada banyak kesempatan atas kebijakan ekstremisnya terhadap rakyat Palestina.
Pada bulan Januari, ia mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan yang disertai bahan bakar, listrik, dan air harus “dihentikan sepenuhnya” memasuki Gaza untuk memberi tekanan pada Hamas agar membebaskan para tahanan yang ditahan sejak dimulainya perang pada awal Oktober 2023.
Lebih dari 404 warga Palestina dilaporkan tewas dan 562 lainnya terluka akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza pada Selasa (18/3), yang melanggar kesepakatan gencatan senjata, menurut otoritas kesehatan setempat.
"Banyak korban masih terjebak di bawah puing-puing, dan upaya penyelamatan sedang berlangsung," kata Kementerian Kesehatan Palestina dalam pernyataan mereka.
Baca Juga: Gencatan Senjata di Ujung Tanduk: Rusia dan Ukraina Saling Serang Usai Kesepakatan Awal!
Pada hari yang sama, militer Israel mengkonfirmasi pelaksanaan pengeboman di Gaza, menjadikannya sebagai operasi militer terbesar sejak gencatan senjata dengan Hamas dimulai pada 19 Januari.
Kantor Media Pemerintah Gaza juga melaporkan bahwa banyak keluarga kehilangan nyawa akibat serangan Israel. Situasi ini semakin diperburuk dengan terbatasnya ambulans dan tim penyelamat untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit.
"Kekejaman ini sekali lagi menunjukkan bahwa pasukan penjajah Israel hanya mengerti bahasa pembunuhan dan kehancuran," ujar kantor media Gaza.
Mereka menegaskan bahwa pembantaian terus berlangsung di tengah blokade total oleh Israel, yang memperburuk krisis kemanusiaan dan menghambat akses kebutuhan dasar bagi 2,4 juta orang di wilayah tersebut.
Komunitas internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB dan organisasi hak asasi manusia, diminta untuk segera mengambil tindakan untuk menghentikan pembantaian di Gaza.
Sebelumnya, militer Israel menyatakan bahwa serangan mereka hanya diarahkan pada target-target Hamas di Gaza "untuk mencapai tujuan perang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk pembebasan semua sandera."
Hamas menanggapi bahwa serangan yang terus berlangsung menunjukkan bahwa Israel telah mengumumkan perang terhadap Gaza dengan melanggar kesepakatan gencatan senjata.
"Kami mendesak para mediator untuk menekan Netanyahu dan penjajah Zionis agar bertanggung jawab atas pelanggaran ini," kata Hamas.
Namun, selama periode gencatan senjata, otoritas lokal di Gaza melaporkan adanya pelanggaran gencatan senjata oleh Israel hampir setiap hari.
Serangan Israel ke Gaza sejak Oktober 2023 telah menyebabkan lebih dari 48.500 warga Palestina tewas, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan Gaza.
Pada November, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga dihadapkan pada gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang yang dilakukannya di Jalur Gaza.
Gelombang kekerasan ini menandai kembalinya genosida Israel di Gaza setelah dua bulan jeda berkat kesepakatan gencatan senjata.
