Infografis
Suara.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meladeni permintaan dialog massa aksi dari Kampus Universitas Trisakti yang berdemo menolak pengesahan Revisi Undang-undang TNI di Gerbang Pancasila atau pintu belakang Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Awalnya, massa yang menggelar aksinya mencegat dan meminta Supratman turun dari kendaraan yang ditumpanginya. Massa kemudian mengajak Supratman berdialog di lokasi.
Supratman pun meladeni permintaan massa dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan massa mahasiswa.
"Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota Mahasiswa Universitas Trisakti," kata Supratman di hadapan mahasiswa.
Ia kemudian berjanji akan menyampaikan aspirasi penolakan pengesahan Revisi UU TNI yang disampaikan massa mahasiswa Trisakti.
"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," katanya.
"Dan pada akhirnya nanti saya akan balik untuk menjelaskan apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan semua," sambungnya.
Lebih lanjut, para massa mahasiswa lantas meminta Supratman membacakan pernyataan sikap resmi massa mahasiswa Trisakti.
"Saya akan bacakan press-release ya Pak, dari teman-teman Trisakti. Oh, Pak Supratman aja kalau nggak yang baca? Nggak, Pak Supratman aja," kata perwakilan mahasiswa Trisakti.
Baca Juga: Aksi Mahasiswa Trisakti Tolak RUU TNI, Menkum Dicegat Diminta Dengarkan Aspirasi
Akhirnya Supratman pun menyanggupi permintaan mahasiswa.
"Ini press-release masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti. Revisi undang-undang TNI membawa berbagai dampak, dapat melemahkan supremasi sipil, meningkatkan resiko kembalinya dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, serta membuka celah bagi penyalahgunaan pengawasan yang ketat. Demokrasi Indonesia dapat mengalami kemunduran," ucap Supratman membacakan sikap mahasiswa.
"Sebagai bagian dari reformasi, mahasiswa dengan ini tegas menyatakan tuntutan supaya menolak seluruh rancangan Revisi Undang-Undang TNI, copot dan hentikan prajurit tni dalam jabatan sipil, wujudkan supremasi sipil, dan menolak segala bentuk militerisme dalam pemerintahan sipil, dan menuntut komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Presiden mahasiswa Universitas Trisakti, Kabinet Berdikari, faiz Nabawi Mulya," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Massa mahasiswa dari Universitas Trisakti melakukan aksi unjuk rasa menolak Revisi Undang-Undang TNI di Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Dalam momen ini Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sempat diminta untuk turun dari mobil yang ditumpanginya dan berdialog dengan massa untuk mendengarkan aspirasi penolakan RUU TNI.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, pada pukul 16.10 WIB massa mahasiswa memang berkumpul di Jalan Gelora, tepatnya di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI pintu belakang.
![Menkum Supratman Andi Agtas turun dari kendaraannya saat diadang massa aksi dari Kampus Trisakti Jakarta, Rabu (19/3/2025). [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/19/29893-menkum-supratman-andi-agtas.jpg)
Tiba-tiba mereka mendekat ke sebuah mobil berwarna hitam dengan pengawalan. Massa pun menduga kalau di dalam mobil tersebut adalah Anggota DPR RI.
Mereka mendesak agar orang di dalam mobil itu keluar. Namun beberapa orang diduga ajudan menghalangi massa dan meminta massa bersabar.
"Keluar ayo keluar," kata salah satu massa.
Tak lama orang itu pun keluar, ternyata orang di dalam mobil tersebut adalah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Massa dan Supratman pun kemudian berjalan mendekat ke Gerbang Pancasila dan memulai dialog.
Mereka duduk melantai melakukan dialog. Massa mahasiswa pun menyampaikan tuntutannya terhadap penolakan RUU TNI. Massa mendesak agar RUU TNI tak disahkan oleh DPR.
"Kami dari Mahasiswa Trisakti memberikan simbol bahwa kami tidak pernah luput soal bagaimana nilai dan amanat reformasi terjadi. Bahwa tujuan besar Reformasi adalah membatasi Dwifungsi ABRI."
"Nah, hari ini DPR dan kementerian pertahanan mencoba untuk mengembalikan dwifungsi tersebut," kata salah satu perwakilan mahasiswa.
