Sehari Sebelum Pengesahan, Mahasiswa Trisakti Geruduk Gedung DPR Nyatakan Tolak RUU TNI

Rabu, 19 Maret 2025 | 17:08 WIB
Sehari Sebelum Pengesahan, Mahasiswa Trisakti Geruduk Gedung DPR Nyatakan Tolak RUU TNI
Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti mendatangi Gedung DPR, Rabu (19/3/2025). (Suara.com/Bagaskara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menggruduk Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang TNI menjadi Undang-Undang.

Para massa mahasiswa itu datang melakukan aksi unjuk rasa sehari sebelum RUU TNI disahkan dalam Rapat Paripurna yang akan digelar rencananya Kamis (19/3/2025) besok.

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, tampak massa melakukan aksinya di gerbang Pancasila atau pintu belakang Gedung DPR RI atau tepatnya di jalan Gelora.

Mereka bekumpul sejak pukul 14.00 WIB. Sejumlah atribut dari poster hingga bendera di bawa massa mahasiswa Universitas Trisakti.

Massa kemudian menyerukan penolakannya terhadap RUU TNI.

"Tolak RUU TNI, Tolak RUU TNI!" pekik para mahasiswa.

Sementara pengamanan diberlakukan dengan mengerahkan aparat kepolisian di lokasi. Gerbang Pancasila di depan Gedung DPR RI pun ditutup rapat.

Tidak hanya itu, Gerbang belakang tempat mobil masuk pun ditutup para petugas keamanan. Akses jalan dari Senayan menuju pintu belakang Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, juga ditutup agar massa mahsaiswa tidak masuk.

Baca Juga: Sebut RUU TNI Ngawur, Pengamat Militer: Pelibatan TNI di Urusan Sipil Bakal Makin Terstruktur

Hingga berita ini ditulis, para mahasiswa masih bertahan dan berorasi di lokasi.

Komisi I Temui Prabowo

Sehari sebelum RUU TNI disahkan, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta. Utut mengaku salah satu agendanya membahas RUU tentang TNI bersama Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. [Suara.com/Dea]
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. [Suara.com/Dea]

Sebagaimana diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah sebelumnya telah bersepakat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan dibawa ke rapat paripurna terdekat dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

"Antara lain. Makanya banyak diskusi banyak hal dari sisi," kata Utut saat ditanya mengenai pembahasan RUU TNI dengan Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Sementara itu ditanya terkait sikap Prabowo, apakah setuju dengan RUU TNI, Utut menegaskan semuanya tidak ada masalah.

"Kan semuanya nggak ada masalah," kata Utut.

Utut turut merespons saat ditanya apakah perlu konsultasi kepada presiden terlebih dulu sebelum DPR mengesahkan undang-undang, mengingat RUU TNI akan dibawa ke paripurna. Menjawab pertanyaan itu, Utut menegaskan tidak juga.

"Enggak juga. Ini beliau bercerita. Bukannya menghindar ini, bukan ,bukan. Karena tadi sama Mas Pras (Mensesneg) tadi mau di ke sana tadi kita semua udah sepakat besok saja," kata Utut.

Utut menegaskam tidak ada jumpa pers ihwal pertemuannya dengan Prabowo. Ia justru meminta awak media menunggu perkembangan lebih lanjut pada esok hari.

Suasana ruang rapat Komisi I DPR bersama TNI membahas Revisi UU TNI di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. [Suara.com/Bagaskara]
Suasana ruang rapat Komisi I DPR bersama TNI membahas Revisi UU TNI di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. [Suara.com/Bagaskara]

"Oke ya? Wis wis. Soalnya kita tadi janji nggak jumpa pers," kata Utut.

DPR-Pemerintah Sepakat

Diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah sebelumnya telah bersepakat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan dibawa ke rapat paripurna terdekat dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Kesepakatan diambil dalam Rapat Pleno Komisi I DPR terkait Pengambilan Keputusan Tingkat 1 RUU TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3) kemarin. Setidaknya delapan fraksi DPR setuju untuk membawa revisi UU DPR ke rapat paripurna untuk disahkan.

Namun, di tengah pembahasan yang dikebut di DPR, RUU TNI ramai diprotes berbagai kalangan. Banyak yang menyebut jika RUU TNI itu mengidikasikan ingin membangkitkan lagi Dwifungsi ABRI di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI