Infografis
Suara.com - Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta. Ia mengaku salah satu agendanya adalah membahas RUU TNI bersama Presiden Prabowo Subianto.
Sebagaimana diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah sebelumnya telah bersepakat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan dibawa ke rapat paripurna terdekat dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
"Antara lain. Makanya banyak diskusi banyak hal dari sisi," kata Utut saat ditanya mengenai pembahasan RUU TNI dengan Prabowo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Sementara itu ditanya terkait sikap Prabowo, apakah setuju dengan RUU TNI, Utut menegaskam semuanya tidak ada masalah.
"Kan semuanya nggak ada masalah," kata Utut.
Utut turut merespons saat ditanya apakah perlu konsultasi kepada presiden terlebih dulu sebelum DPR mengesahkan undang-undang, mengingat RUU TNI akan dibawa ke paripurna. Menjawab pertanyaan itu, Utut menegaskan tidak juga.
"Enggak juga. Ini beliau bercerita.. Bukannya menghindar ini, bukan ,bukan. Karena tadi sama Mas Pras (Mensesneg) tadi mau di ke sana tadi kita semua udah sepakat besok saja," kata Utut.
Utut tidak menjawab legis lugas saat ditanya awak media. Utut menegaskam tidak ada jumpa pers ihwal pertemuannya dengan Prabowo. Ia justru meminta awak media menunggu perkembangan lebih lanjut pada esok hari
"Oke ya? Wis wis. Soalnya kita tadi janji nggak jumpa pers," kata Utut.
Baca Juga: Draf Final RUU TNI: Operasi Militer Lawan Gerakan Separatis Bersenjata Harus Lapor DPR
Diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah sebelumnya telah bersepakat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan dibawa ke rapat paripurna terdekat dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Kesepakatan diambil dalam Rapat Pleno Komisi I DPR terkait Pengambilan Keputusan Tingkat 1 RUU TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3) kemarin. Setidaknya delapan fraksi DPR setuju untuk membawa revisi UU DPR ke rapat paripurna untuk disahkan.
Namun, di tengah pembahasan yang dikebut di DPR, RUU TNI ramai diprotes berbagai kalangan. Banyak yang menyebut jika RUU TNI itu mengidikasikan ingin membangkitkan lagi Dwifungsi ABRI di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
