Infografis
Pramono mengatakan karena Pemprov enggan membangun ITF atau PLTSa sejenis, proyek Refuse Derived Fuel (RDF) jadi pilihan. Fasilitas RDF disebut mampu mengubah sampah menjadi bahan pengganti batu bara.
RDF lebih diminati karena tak ada tipping fee. Hasil olahan sampah juga pasti dibeli oleh pihak ketiga yang mau bekerja sama seperti PT Indocement.
"Orang akan dengan gampang membangun RDF. Karena aman, yang membeli ada yaitu Indocement. Sangat mudah dan ada revenuenya," ucap Pramono.
Saat ini, Jakarta sudah punya RDF di Bantargebang dan Rorotan. Pramono berharap pemerintah bisa mengubah kebijakan terkait tipping fee agar nantinya inovasi lain pengolahan sampah bisa dilakukan di Jakarta.
"Kami sangat menunggu kalau segera bisa diputuskan supaya kita tidak lagi katakanlah hanya membangun RDF," pungkasnya.
Sebelumnya, pembatalan proyek ITF Sunter dilakukan saat era eks Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Saat itu, ia menyatakan telah memutuskan untuk membatalkan rencana pembuatan fasilitas pengolahan sampah menjadi tenaga listrik, Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara.
Alasannya, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak sanggup untuk menjalankan proyek tersebut.
Proyek ITF Sunter ini sempat dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh eks Gubernur DKI Anies Baswedan. Setelah keputusan Heru ini, proyek ini resmi dibatalkan.
"Iya (ITF Sunter batal). Kita kan enggak sanggup, ya," ujar Heru di TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/6/2023).
Baca Juga: Kembalikan Jumlah Penerima Seperti Era Anies, Pramono Janji Cairkan KJP Sebelum Lebaran
Proyek ITF ini ditaksir akan memiliki nilai investasi sebanyak Rp5,2 triliun. Karena biaya yang besar, rencananya Pemprov akan menggandeng pihak swasta.
