Infografis
Suara.com - Program perluasan jaringan Transjakarta jadi Transjabodetabek bakal segera dimulai. Rencananya, dalam waktu 100 hari pertama pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, uji coba akan dilakukan.
Transjabodetabek ini merupakan janji Pramono-Rano saat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024. Sistem ini dibuat agar jaringan angkutan umum berbasis bus itu bisa menjangkau daerah penyangga.
Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, mengungkapkan bahwa Transjabodetabek menyebut program ini merupakan salah satu janji kampanye yang dituangkan dalam quick wins pasangan tersebut.
"(Transjabodetabek) masuk dalam program 100 hari (Pramono-Rano). Harinya kapan, ini sedang dibahas. Tapi, pasti dalam 100 hari," ujar Welfizon kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).
Saat ini, Pemprov DKI bersama Transjakarta tengah melakukan pembahasan intensif dengan pemerintah pusat terkait rencana Transjabodetabek. Sebelum meluncurkan penambahan rute menuju daerah penyangga, Pemprov DKI harus mendapatkan izin dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
![Kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (13/1/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/13/77895-macet-jakarta-kemacetan-jakarta-lalu-lintas-jakarta.jpg)
"Termasuk juga berkoordinasi dengan Dishub wilayah-wilayah setempat. Jadi nanti (membahas) izin dan segala macam," ucap Welfizon.
Sebagai bagian dari persiapan, Transjakarta juga mulai melakukan uji coba teknis di beberapa rute baru. Rencananya, ada lima rute yang akan menuju daerah Bodetabek. Namun, uji coba ini belum mengangkut penumpang.
"Kita sudah mulai melakukan uji coba teknis. Mulai dari cek lintasannya, kira-kira posisi bus stop ada di mana, headway dan travel time-nya berapa lama, kebutuhan armada itu berapa banyak. Kita menghitung itu," jelas Welfizon.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa Pemprov DKI berkomitmen untuk memperluas Transjakarta menjadi Transjabodetabek. Ia telah mengajukan wacana ini kepada Menteri Perhubungan.
Baca Juga: Bikin Macet Saat Ada Gladi Pelantikan! Mobil Pejabat Diderak Massal Dishub di Dekat Monas
"Nah untuk menyelesaikan secara menyeluruh harus duduk pemerintah Jakarta, pemerintah Pusat, dan pemerintah yang terkena dari kebijakan Transjabodetabek tadi," ucap Pramono pada Senin (17/3/2025).
