Infografis
Suara.com - Pemerintah akan mulai melakukan seleksi murid dan guru untuk Sekolah Rakyat pada 1 April 2025. Khusus seleksi murid akan dilakukan di masing-masing daerah dan disesuaiman dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ketua Formatur Sekolah Rakyat M. Nuh menyampaikan kalau dalam proses seleksi itu akan diutamakan bagi anak-anak yang terdata dalam desil 1 DTSEN atau berasal dari keluarga miskin ekstrem. Kemudian seleksi berjenjang bagi anak-anak yang masuk dalam peringkat desil 2.
"Desil 1 itu yang paling miskin, miskin ekstrim. Naik lagi nanti (perekrutan untuk) desil 2. Kalau sudah terpenuhi jumlah muridnya alhamdulillah. Kalau belum ya dinaikkan ke desil 3, demikian dan seterusnya," jelas Nuh usai rapat pleno Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Murid yang diseleksi akan menjalani sejumlah tes, mulai dari kemampuan akademik, kesehatan, hingga psikotes.
Proses tes tersebut seterusnya akan dilakukan secara rutin setiap semester untuk melihat perkembangan murid selama belajar di Sekolah Rakyat.
"Tentu kita bersama dengan lembaga-lembaga yang punya kompetensi untuk mengukur tingkat gizi, tingkat kesehatan, IQ-nya pun juga kita ukur, kompetensinya juga kita ukur. Sehingga tidak harus menunggu, paling tidak setiap semester kita bisa menyampaikan progresnya," tutur Nuh.
Terkait dengan jumlah murid, Nuh menyampaikan kalau totalnya akan disesuaikan dengan kapasitas sekolah. Sehingga setiap sekolah di masing-masing daerah bisa jadi jumlah muridnya berbeda. Hal yang sama juga akan menentukan kebutuhan guru di setiap sekolah.
Nuh menekankan bahwa syarat utama menjadi guru di Sekolah Rakyat harus sudah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Penempatan kerja guru nantinya juga akan disesuaikan dengan lokasi Sekolah Rakyat dengan domisilinya.
"Sehingga nanti guru yang kita rekrut ini kita sesuaikan dengan daerahnya supaya lebih efisien, dia tidak perlu kos jauh-jauh meskipun kita siapkan asrama," ujarnya.
Baca Juga: Gus Ipul Ungkap Konsep Sekolah Rakyat: Targetkan 2.500 Siswa Per Sekolah, Butuh Berapa Guru?
Informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), saat ini masih ada sekitar 60 ribuan guru lulusan PPG yang bisa diberdayakan untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Nantinya guru-guru tersebut juga perlu jalani sejumlah tes hingga dianggap kompeten mengajar di Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan kalau secara keseluruhan sudah ada 198 titik lokasi untuk menjadi lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Namun yang sudah dipastikan akan dijakankan jumlahnya sekitar 151, terdiri dari 115 unit berupa bidang tanah dan 36 lainnya aset bangunan.
Gus Ipul menyebutkan kalau jumlah tersebut sudah melebihi dari target yang sebelumnya baru 100 unit sekolah dalam setahun.
"Sejauh ini sudah lebih dari 100 sesuai target. Rencana tahap pertama ingin 200 yang tercatat sebagai usulan tahap pertama. Target kita juga memulai pelaksaan tahun ajaran 2025-2026 bisa kita laksanakan," ujarnya.
Adapun beberapa kota yang sudah dipastikan dibangun Sekolah Rakyat ialah Jakarta, Bekasi, Temanggung, Malang, hingga Surabaya.
Sebelunya Mensos Saifullah Yusuf mendorong peran aktif para kepala daerah dalam menyukseskan proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Saiullah mengingatkan kepala daerah memiliki kewajiban memutakhirkan DTSEN melalui proses validasi terhadap hasil verifikasi yang telah dilakukan di lapangan.
"Data itu (DTSEN) saya minta persetujuan bupati/wali kota, jadi data bansos itu harus ditandatangani oleh bupati/wali kota agar data bisa dimutakhirkan. Semua data bansos itu sejatinya harus melalui proses disetujui oleh kepala daerah masing-masing," kata Mensos.
Selain itu, kata dia, tiap-tiap kepala daerah juga dapat berkontribusi dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
