Infografis
Suara.com - Pengaturan lalu lintas dalam rangka arus mudik lebaran mengalami penyesuaian. Terkait dengan aturan pembatasan angkutan barang saat mudik lebaran 2025 mendatang, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang melibatkan tiga instansi berbeda.
Peraturan ini tertuang pada SKB Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 1099 Tahun 2025, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor Kep/50/III/2025, dan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 05/PKS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Arus Mudik dan Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 H.
Aturan yang Berlaku
Peraturan ini sendiri diberlakukan untuk menjamin kelancaran dan jalanannya angkutan lebaran di tahun 2025 mendatang. Pembatasan operasional angkutan barang pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, serta bahan bangunan.
Mengacu pada aturan yang berlaku, pembatasan diberlakukan di ruas jalan tol dan non-tol mulai dari Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.000 waktu setempat. Hal ini terus berlaku hingga hari Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat.
Kebijakan kemudian mengambil tempat pemberlakuan di sejumlah ruas tol yang ada di Indonesia. Mulai dari ruas tol di Lampung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa ruas jalan non tol lainnya yang juga membentang dari area Sumatera Utara hingga ke Bali dan Kalimantan Tengah.
Pengecualian diberikan pada beberapa kategori kendaraan:
- Kendaraan yang mengangkut BBM atau BBG
- Hantaran uang
- Hewan dan pakan ternak
- Pupuk
- Penanganan bencana alam
- Sepeda motor mudik dan balik gratis
- Kendaraan pengangkut barang pokok
Namun pengecualian ini diterapkan dengan ketentuan kendaraan dilengkapi surat muatan jenis barang yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Arus Kendaraan di Pelabuhan
Baca Juga: Siap-Siap Mudik, Polri Sediakan Ambulans Udara Canggih di Tol Cipali dan Cikampek, Ini Alasannya
Selain ruas jalan tol dan jalan non-tol, peraturan ini juga diterapkan untuk mengelola arus kendaraan yang menggunakan fasilitas penyeberangan antar pulau di berbagai pelabuhan di Indonesia. Beberapa pelabuhan yang menjadi tempat berlakunya peraturan ini antara lain Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar, Pelabuhan Lembar, dan Dermaga Bulusan.
