Ramadan Berduka, Ratusan Warga Palestina Kembali Jadi Korban, Dunia Diminta Bertindak!

Rabu, 19 Maret 2025 | 00:47 WIB
Ramadan Berduka, Ratusan Warga Palestina Kembali Jadi Korban, Dunia Diminta Bertindak!
Diskusi bertajuk 'Masa Depan Palestina: Dampak Kebijakan Presiden Trump' yang digelar Institut for Humanitarian Islam di Jakarta, Selasa (18/3/2025). [Dok]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ratusan Warga Palestina kembali menjadi target Serangan Israel di Jalur Gaza maupun Tepi Barat.

Tak pelak, Ramadan tahun ini menjelma menjadi duka dan kesedihan mendalam bagi Bangsa Palestina.

Lantaran itu, sejumlah pihak menilai bahwa untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina dibutuhkan kerja sama yang kuat dari berbagai negara dan organisasi dunia serta kampanye melawan kekejaman secara masif.

Penasihat Presiden Palestina Mahmoud Al-Habbash mengatakan bahwa Bangsa Palestina akan tetap berdiri di tanah air yang sudah ditinggalinya sejak 6.000 tahun lalu.

Karenanya, perlu ditegaskan bahwa membela Palestina bukan saja tugas bangsa, tapi juga tugas agama.

"Karena di Palestina lah terjadi peristiwa Isra' Miraj. Masjidil Aqsha kiblat pertama dan kota suci ketiga," katanya, dalam diskusi bertajuk 'Masa Depan Palestina: Dampak Kebijakan Presiden Trump' yang digelar Institut for Humanitarian Islam di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Serangan kolonialisme barat terhadap Palestina, kata Al-Habbash, bertujuan untuk mengosongkan Palestina.

Mereka menggunakan segala argumen untuk mengusir bangsa Palestina dari tanah airnya. Peristiwa 7 Oktober 2023 menjadi alasan bagi untuk menyerang.

"Kami para pemimpin rakyat Palestina mengetahui rencana ini. Kami mengajak semua pihak untuk menggagalkan rencana ini," kata Al-Habbash.

Baca Juga: Pesan Mendesak dari Presiden Palestina untuk Presiden Prabowo: Ada Apa?

Menurutnya, dukungan apapun, sangat berarti untuk bangsa Palestina agar tidak terusir dari Tanah Airnya. Dukungan bisa diberikan dalam bentuk makanan, pakaian, hingga perobatan.

"Satu dolar negara barat akan berakhir menghancurkan rumah, masjid, gereja. Satu dolar umat Islam akan melindungi mereka, rumah ibadah mereka," ucapnya.

Habbash juga menyampaikan bahwa negara-negara Islam besar seperti Indonesia dapat bersatu, berkoordinasi, dapat membentuk koalisi yang kuat.

Pun organisasi Islam termasuk keagamaan, pelajar, ulama, juga mempunyai tugas yang sama untuk menjaga kesadaran pemahaman mengenai pentingnya problem Palestina ini.

"Tidak boleh ada seorang pun yang mengatakan tidak bisa membantu Palestina. Salah satunya menjaga diri kita untuk tidak membenarkan pendudukan Israel," jelasnya.

Dukungan untuk Palestina

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa dukungan kepada Palestina merupakan satu amanat pendiri bangsa.

"Masalah Israel Palestina bagian dari concern Proklamasi Kemerdekaan. Kita mau merdeka bukan hanya merdeka sendiri tapi melihat bangsa dunia juga merdeka," katanya.

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf. [Dok]
Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf. [Dok]

Gus Yahya mengatakan, Bangsa Indonesia didirikan dengan visi yang terkonseptualisasi sangat baik menyangkut masa depan peradaban global.

Bangsa Indonesia didirikan tidak hanya pada aspirasi eksklusif. Hal itu eksplisit termaktub di dalam rumusan dokumen fondasional.

"Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan perikeadilan," ujarnya.

Sebabnya, Gus Yahya mendorong agar rujukan utama gerakan bangsa Indonesia ini tidak boleh lepas dari visi peradaban global.

Secara lebih praktis operasional, tujuan didirikannya pemerintahan salah satunya untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa hingga sejauh ini dukungan masyarakat dunia perlu dilakukan dengan menunjukkan solidaritas dan keprihatinan di media sosial.

Hal tersebut untuk mendorong perubahan kebijakan negara-negara barat.

"Dengan memberdayakan Rakyat Amerika Serikat untuk melakukan tindak konstitusional di negaranya adalah salah satu opsi. Ini penting kita lakukan. Terus memviralkan tindakan kejam dari tentara Israel dari PM Netanyahu ke media sosial," jelasnya.

Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla. [Dok]
Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla. [Dok]

Sementara itu, Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump cenderung membungkam gerakan demonstrasi di Amerika.

Hal itu antara lain dilakukan dengan penangkapan aktivis Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa Universitas Columbia yang dianggap menjadi aktor intelektual di balik gelombang dukungan untuk Palestina dan protes terhadap kebijakan Amerika untuk Israel.

"Di era Trump saat ini terlihat ada upaya memberangus opini simpati kepada Palestina," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI