Infografis
Suara.com - Program andalan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG), yang bergulir dalam beberapa bulan terakhir, disinyalir memberikan keuntungan besar bagi industri manufaktur China.
Pasalnya, sejumlah 40 juta piring stainless steel yang digunakan merupakan produksi negeri tirai bambu, dan akan membanjiri Indonesia pada tahun ini.
Berdasarkan reportase yang diterbitkan Indonesia Business Post pada Selasa, 18 Maret 2025, peralatan makan plat baja antikarat tersebut diproduksi di wilayah Chao Shan, Provinsi Guandong.
Seorang pengusaha Indonesia membeberkan, akibat pesanan tersebut, produsen lokal kesulitan bersaing. Sebabnya, harga produk buatan China jauh lebih murah.
"Mereka mampu mengekspor dengan harga yang tidak dapat kami saingi. Alhasil, sebagian besar pengadaan untuk program makan siang ini dipasok oleh suplier China," kata pengusaha yang diminta dirahasiakan identitasnya tersebut.
Persoalan tersebut menjadi pelik, lantaran hingga kekinian ketergantungan Indonesia terhadap barang impor cukup tinggi dan bakal berdampak panjang pada manufaktur Indonesia.
"Jika kita terus bergantung pada barang impor, industri dalam negeri akan kesulitan berkembang, dan kita bisa menjadi terlalu bergantung pada produsen asing," ujarnya.
Via jalur ilegal
Ironisnya, ia mengungkapkan bahwa kemungkinan banyak dari impor barang tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal untuk menghindari bea masuk, cukai, dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Baca Juga: Siswa Puasa Tetap Dapat MBG untuk Berbuka, Kepala BGN Jamin Menu Tak akan Basi
Berdasarkan perhitungannya, ada sekira bea masuk 10 persen dan PPN 11 persen yang tidak dibayarkan yang menyebabkan pemerintah Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan signifikan.
Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa transaksi pelat impor tersebut sering dilakukan secara tunai tanpa faktur, sehingga membuat penegakan pajak semakin sulit.
Lantaran itu, pengusaha tersebut meminta pemangku kebijakan mempertimbangkan strategi yang mendukung produsen lokal, seperti insentif pajak atau persyaratan kandungan lokal.
"Kita membutuhkan kebijakan yang memberdayakan industri kita sendiri, bukan memberikan peluang bisnis kepada produsen asing," ujarnya.
Anggaran Jumbo MBG
Program MBG sendiri hingga saat ini masih menjadi polemik lantaran anggaran jumbo yang dikeluarkan pemerintah.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan bahwa semula anggaran MBG dialokasikan Rp 71 triliun.
Adapun targetannya yakni kepada 7,9 juta orang yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita.
Namun, Presiden Prabowo Subianto menginginkan target penyaluran dipercepat, sehingga perlu tambahan anggaran.
Sehingga nantinya jumlah penerima manfaat dimaksimalkan menjadi 82,9 juta orang pada akhir 2025. Untuk memenuhi target tersebut dibutuhan alokasi anggaran sekira Rp 100 triliun.
"Dan untuk itu kebutuhan alokasi anggaran kami antisipasi akan menjadi Rp 171 triliun, ini akan disiapkan," ujarnya.
Anggaran yang sudah cair untuk program MBG hingga 12 Maret 2025 mencapai Rp 710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima manfaat. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari angka yang ditargetkan oleh Prabowo.
"Sampai dengan tanggal 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp 710,5 miliar dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang," katanya.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda mengatakan anggaran besar MBG pada saat penerimaan negara masih terbatas, bakal menimbulkan masalah.
Huda menjelaskan bahwa penurunan tax ratio dalam beberapa tahun terakhir membuat kemampuan APBN terbatas.
"Jika pemerintah memaksakan target 100 persen untuk MBG, defisit anggaran bisa lebih dari 3 persen. Kami yakin, hingga 2029, target MBG sulit tercapai karena keterbatasan anggaran,” katanya kepada Suara.com, beberapa waktu lalu.
