Infografis
Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa transaksi pelat impor tersebut sering dilakukan secara tunai tanpa faktur, sehingga membuat penegakan pajak semakin sulit.
Lantaran itu, pengusaha tersebut meminta pemangku kebijakan mempertimbangkan strategi yang mendukung produsen lokal, seperti insentif pajak atau persyaratan kandungan lokal.
"Kita membutuhkan kebijakan yang memberdayakan industri kita sendiri, bukan memberikan peluang bisnis kepada produsen asing," ujarnya.
Anggaran Jumbo MBG
Program MBG sendiri hingga saat ini masih menjadi polemik lantaran anggaran jumbo yang dikeluarkan pemerintah.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan bahwa semula anggaran MBG dialokasikan Rp 71 triliun.
Adapun targetannya yakni kepada 7,9 juta orang yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita.
Namun, Presiden Prabowo Subianto menginginkan target penyaluran dipercepat, sehingga perlu tambahan anggaran.
Sehingga nantinya jumlah penerima manfaat dimaksimalkan menjadi 82,9 juta orang pada akhir 2025. Untuk memenuhi target tersebut dibutuhan alokasi anggaran sekira Rp 100 triliun.
Baca Juga: Siswa Puasa Tetap Dapat MBG untuk Berbuka, Kepala BGN Jamin Menu Tak akan Basi
"Dan untuk itu kebutuhan alokasi anggaran kami antisipasi akan menjadi Rp 171 triliun, ini akan disiapkan," ujarnya.
