Infografis
Suara.com - Fraksi PDIP lewat Anggota Komisi I DPR RI-nya TB Hasanuddin menyampaikan setuju agar Revisi Undang-Undang TNI dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
Ada sejumlah catatan yang disampaikan TB yang menjadi sikap PDIP terhadap RUU TNI. Pertama, PDIP berharap RUU TNI bisa membangun kerjasama yang solid antara TNI dan komponen bangsa lainnya.
"Sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap situasi pemerintah, sekaligus juga memperkuat kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam bertugas," kata TB dalam rapat.
Kemudian yang ke dua, kata dia, RUU TNI harus bisa memberikan kepastian hukum dalam penugasan prajurit di ranah sipil. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan yang jelas bagi prajurit TNI yang bertugas di luar bidang pertahanan.
Lebih lanjut, ia mengatakan, soal aturan masa pensiun dalam RUU TNI bisa membantu prajurit dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia atau SDM.
"Ketiga, fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa rancangan undang-undang tentang perubahan terhadap batasan usia pensiun prajurit TNI dapat membantu seluruh keluarga prajurit TNI serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya manusia yang dimiliki TNI," katanya.
"Berkaitan dengan beberapa pandangan di atas, maka fraksi PDI Perjuangan DPR menyatakan, menyetujui, kami ulang, menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk dapat dibahas pada tingkat selanjutnya," imbuhnya.
Fraksi Demokrat Ikut Sepakat
Fraksi Partai Demokrat DPR RI menjadi salah satu fraksi yang menyatakan setuju jika Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang TNI dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Juga: Setuju RUU TNI Disahkan, tapi Fraksi Demokrat Ungkit Nama SBY soal Reformasi ABRI, Kenapa?
Pandangan fraksi Demokrat disampaikan oleh Anggota Panja RUU TNI Fraksi Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah dalam Rapat Pleno pengambilan tingkat I RUU TNI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa.
