Infografis
Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, secara langsung melakukan pemantauan terhadap persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan digelar di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pada hari Selasa, 18 Maret 2025. Kedatangannya di daerah tersebut disambut oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Siak serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang turut serta dalam proses pemantauan ini.
Dalam agenda kunjungannya, Ribka bersama rombongan melaksanakan rapat koordinasi di Kompleks Perumahan Abdi Praja, Kabupaten Siak. Rapat ini membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan kesiapan penyelenggaraan PSU. Beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan mencakup kesiapan anggaran yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), aspek keamanan, serta perkembangan terbaru mengenai persiapan pelaksanaan PSU.
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keterbukaan ini, Ribka mendapatkan berbagai informasi dan penjelasan dari sejumlah pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta unsur kepolisian dan militer, yakni Kapolres dan Kasdim Kabupaten Siak. Mereka memberikan pemaparan rinci terkait kesiapan teknis menjelang pelaksanaan PSU yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Maret 2025.
Ribka mengatakan, dirinya telah mengecek langsung kesiapan berbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan keamanan. Ia menyebutkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Kapolres dan Kasdim mengenai langkah-langkah pengamanan PSU di Kabupaten Siak. Ribka menjelaskan bahwa kunjungannya kali ini bertujuan untuk memastikan perkembangan dan kesiapan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, dalam menggelar PSU sesuai jadwal yang telah ditentukan.
"Tadi juga sudah kami cek. Pak Kapolres, kemudian Pak Kasdim terkait dengan masalah keamanan. Jadi kunjungan kami ke sini ingin memastikan progres dan juga persiapan KPU dalam rangka penyelenggaraan [PSU] pada tanggal 22 nanti," ujar Ribka dalam keterangannya di hadapan awak media usai melaksanakan rapat tersebut.
Selain itu, Ribka menyatakan keyakinannya bahwa dengan adanya sinergi dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak terkait, pelaksanaan PSU akan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Ia menegaskan pentingnya kelancaran proses PSU agar tidak menimbulkan kendala yang bisa menghambat jalannya pemungutan suara.
"Kami berharap semuanya bisa berjalan lancar sesuai rencana. Seluruh pihak harus memastikan bahwa proses PSU berlangsung tanpa hambatan," ujar Ribka dengan optimisme.
Di sisi lain, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak, Fauzi Asni, menjelaskan bahwa dari segi anggaran, NPHD untuk pelaksanaan PSU telah tersedia dan siap digunakan. Dana ini diperuntukkan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PSU, termasuk KPU, Bawaslu, serta pihak keamanan seperti Polres dan Kodim 0322 Siak.
"Kami laporkan kepada Ibu Wamen bahwa NPHD sudah tersedia. Tidak jadi masalah dan sudah kita siapkan sejak dini. Jadi kita tetap NPHD men-support PSU di Kabupaten Siak berjalan dengan sebaik-baiknya," ungkap Fauzi Asni.
Baca Juga: KPU: Dua Kabupaten Tak Ada Dana untuk Gelar PSU
Sementara itu, Kapolres Siak, AKBP Eka Ariandy Putra Nasution, menegaskan kesiapan jajarannya dalam menjaga keamanan selama PSU berlangsung. Ia memastikan bahwa seluruh unsur keamanan telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PSU. Selain itu, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Perlindungan Masyarakat (Linmas), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Brigade Mobil (Brimob) guna memastikan situasi tetap kondusif selama proses pemungutan suara berlangsung.
