Infografis
Suara.com - Warga Pulau Pari dan Gugusan Pulau Pari menyebut aktivitas proyek pembangunan lokasi pariwisata masih berlanjut hingga saat ini. Masyarakat setempat masih berupaya untuk menghentikan proyek yang diduga tak berizin dan merusak alam itu.
Ketua Kelompok Perempuan Pulau Pari, Asmanina mengatakan, penyegelan aktivitas proyek di Pulau Pari dan Biawak sempat dihentikan karena adanya penyegelan dari pemerintah. Namun, kini aktivitasnya berlanjut dan semakin masif.
"Pulau yang sedang disegel itu juga sebenarnya sudah didatangkan oleh Menteri KLHK, tapi ternyata sampai saat ini mereka masih bisa melakukan pengerjaan di pulau tersebut," ujar Asmanina dalam diskusi masyarakat bahari yang digelar secara daring, Selasa (18/3/2025).
"Yang saya khawatirkan, jangan-jangan setingkat Menteri saja, hanya cuma gimmik-nya saja mereka melakukan penyegelan," lanjutnya.
Ia menyebut kini perusahaan penggarap proyek itu kerap mempengaruhi warga setempat lewat pemberian kompensasi dan bantuan sosial. Akibatnya, warga Pulau Pari saat ini juga terpecah antara kubu pro dan kontra.
"Perpecahan warga Pulau Pari nyata sampai saat ini terlihat jelas untuk konflik yang ada sekarang," jelasnya.
Bahkan, pengrusakan bakau alias mangrove karena aktivitas proyek itu disebutnya kini tak jelas ganti ruginya. Intimidasi yang sudah terjadi sejak tahun 2015 disebutnya masih kerap terjadi.
Karena itu, warga disebutnya masih berjuang untuk mempertahankan kondisi alam dari aktivitas pengrusakan. Mereka juga tetap bekerja memanfaatkan sumber daya yang ada.
"Untuk pergerakan kita di sini, forum dan kelompok-kelompok Pulau Pari masih tetap berjuang, perjuangan perempuan Pulau Pari. Selain berkebun, kita juga mengolah pantai Rengge," pungkasnya.
Baca Juga: Hasil Autopsi 3 Polisi di Lampung Didor Tentara: 1 Tewas Peluru Tembus Dada, 2 Nyangkut di Kepala
Janji Pramono Anung
