Infografis
Suara.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Mauarar Sirait mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan.
Pria yang akrab disapa Ara itu mengenakan pakaian kemeja batik lengan panjang. Namun, dia tidak mengungkapkan alasan kedatangannya kali ini.
“Nanti ya habis pertemuan,” kata Ara, Selasa (18/3/2025).
Tak lama berselang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul juga tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan menggunakan pakaian kemeja batik lengan panjang berwarna cokelat.
Gus Ipul sempat menyampaikan bahwa kedatangannya hari ini ialah untuk bertemu dengan pimpinan KPK untuk membahas Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain Pimpinan KPK dan Ara, Gus Ipul menyampaikan bahwa dirinya juga akan bertemu dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
“Saya sama dengan kepala BPS, sama Pak Ara. Diskusi aja soal data-data DTSEN yang baru. Soal data bagi pakainya, untuk konsultasi aja dulu. Ya kan di DTSEN, data tunggal sosial ekonomi yang baru," ujar Gus Ipul.
Menurut dia, konsultasi mengenai DTSEN bersama pimpanan KPK penting agar penggunaannya bisa tepat sasaran.
“Nah sekarang sedang kita uji petik di lapangan atau croscheck. Nah ini kita mau konsultasi, untuk bagi pakainya, untuk macem-macemnya supaya nanti penasaran kita tepat sasaran," ucap Gus Ipul.
Baca Juga: Tak Hanya Gratis, Ini Bedanya Sekolah Rakyat Dibandingkan Sekolah Umum
Di sisi lain, Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi pertemuan tersebut. Dia menjelaskan bahwa pertemuan Selasa ini akan membahas upaya pencegahan korupsi pada beberapa program pemerintah.
“KPK menerima audiensi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Sosial, Komisioner BP Tapera, dan Kepala BPS. Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-progam di kementerian/lembaga tersebut, diantaranya program untuk perumahan rakyat," ungkap Budi.
Sebelumnya Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) bersinergi menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Kerja sama di antara ketiga lembaga akan fokus pada penyediaan rumah layak huni dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Pak Ara (Maruarar Sirait) juga punya program yang beririsan dengan kami (Kemensos),” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Selasa.
Saifullah mengatakan Program BSPS berisisan dengan Kemensos karena program penyediaan rumah layak huni memiliki kaitan erat dengan kerja-kerja Kemensos serta DTSEN.
"Kami bersyukur sekali melihat perencanaan yang telah dibuat dan dipertemukan dengan program ini. Hal ini membuat penyasaran kita tentu lebih mudah dibanding data-data sebelumnya,” kata Mensos.
Ihwal kelengkapan, Mensos menjamin data kemiskinan di DTSEN perangkingannya lebih jelas mulai dari Desil 1,2,3 dan seterusnya, sehingga layak dijadikan acuan.
Mensos mengatakan untuk efektivitas program, akurasi data sangatlah penting. Meskipun DTSEN bersifat dinamis karena ada yang wafat dan berpindah tempat tinggal setiap harinya, namun ada mekanisme pemutakhiran data.
“Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali. Kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat,” kata dia.
DTSEN kata Saifullah, sudah pada tahap uji petik. Targetnya, tahapan ini akan secepatnya diselesaikan sehingga DTSEN sudah bisa dipakai pada penyaluran bantuan sosial triwulan kedua.
Mendapat penjelasan itu, Menteri PKP Maruar Sirait mengatakan akan berpegang pada DTSEN dalam menjalankan Program BSPS.
Dia menjelaskan program itu mengusahakan kualitas rumah masyarakat sehingga memenuhi persyaratan dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih dan kekuatan bangunan. Program BSPS itu juga menyasar masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan terkait perangkingan desil di DTSEN.
Desil 1 mencakup data warga miskin ekstrem dengan pendapatan di bawah Rp400 ribu. Desil 2 dengan pendapatan di bawah Rp600 ribu dan Desil 3 di bawah Rp900 ribu.
“Untuk selanjutnya kriteria setiap desil berbeda-beda setiap provinsinya,” kata Amalia.
Terkait prioritas dari sasaran program pengentasan kemiskinan, Mensos menjelaskan ada di Desil 1, Desil 2 dan Desil 3, termasuk juga sebagian diantaranya keluarga rentan yang perlu didukung dan difasilitasi agar naik kelas bukan malah turun kelas.
