Infografis
Suara.com - Pemerintah berkomitmen memotong garis kemiskinan ekstrem melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah dengan konsep asrama itu nantinya akan mendidik anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar bisa punya bekal pendidikan.
Berkoordinasi dengan Kementerian Sosial sebagai koordinator pusat program Sekolah Rakyat, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sujadmiko menyampaikan kalau anak-anak yang dididik di Sekolah Rakyat akan diupayakan bisa mengeyam pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi.
"Sekolah untuk rakyat miskin, baik miskin ekstrem atau miskin relatif, kemungkinannya tidak hanya berhenti di SMA, tapi bagi yang berminat dan berbakat bisa didorong juga untuk sampai perguruan tinggi," kata Budiman usai rapat dengan Menteri Sosial di Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Setelah lulus, para murid dari Sekolah Rakyat itu juga akan tetap diberi arahan. Budiman menyebutkan, lulusan Sekolah Rakyat akan diberdayakan untuk bekerja diberbagai proyek nasional pemerintahan Prabowo.
"Tadi kita menyepakati untuk bisa melakukan inkubasi dan memekerjakan lulusan-lulusannya ke program-program strategis yang dibuat oleh pemerintah Pak Prabowo. Seperti (pembangunan) 3 juta rumah, makan bergizi gratis, dan sebagainya," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menambahkan kalau pemerintah masih mematangkan konsep Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai pada tahun ajaran baru 2025/2026.
"Harapan Presiden ke depan itu nanti setiap Kabupaten/Kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat. Mudah-mudahan di tahun ini, tahun ajaran 2025/2026 bisa kita mulai. Sekarang sedang kita identifikasi, kita sedang matangkan jumlah sekolah nanti yang bisa memulai tahun ajaran 2025/2026," tutur Gus Ipul.
Diketahui bahwa program Sekolah Rakyat itu juga ada di dalam rencana induk Pengentasan Kemiskinan yang dibuat oleh BP Taskin.
Kurikulum Sekolah Rakyat
Hingga saat ini Pemerintah masih mematangkan kurikulum dan sistem pembelajaran untuk Sekolah Rakyat yang dikhususkan bagi anak-anak dari kelompok miskin ekstrem. Salah satu konsep yang telah dipastikan ialah adanya program matrikulasi bagi siswa selama satu tahun.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan program itu bertujuan untuk memberikan orientasi bahasa dan keterampilan dasar bagi siswa sebelum pembelajaran reguler dimulai, terutama sambil menunggu penyelesaian sarana dan prasarana.
“Presiden mengatakan, kalau memang perlu setahun untuk matrikulasi, tidak masalah. Yang penting anak-anak siap betul saat sekolah mulai berjalan penuh,” ujar Mensos Gus Ipul dalam rapat koordinasi di Jakarta pada Senin (17/03/2025).
Sekolah Rakyat ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Karena itu, Gus Ipul meminta seluruh jajarannya serta stakeholder terkait untuk bergerak cepat agar target yang sudah ditetapkan tidak meleset.
“Presiden telah menginstruksikan seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk mendukung Kemensos dalam proses persiapan, perencanaan, hingga operasional program ini. Kami harus bergerak cepat agar pelaksanaannya sesuai target,” ucapnya.
Dalam rapat itu disebutkan sudah ada 79 lokasi yang siap menjalankan Sekolah Rakyat. Rinciannya, 41 lokasi di bawah Kemensos, 30 lokasi di Jawa Timur, 1 lokasi di Solok, Sumatera Barat, 2 lokasi di Perguruan Tinggi, dan 4 lokasi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Selain lokasi yang sudah dikonfirmasi, masih ada beberapa daerah yang menyatakan kesediaan, namun belum mengajukan surat resmi.
Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan pihaknya terus melakukan finalisasi berbagai aspek teknis agar program ini berjalan efektif.
“Kami sudah menuntaskan draf final petunjuk teknis yang akan dipaparkan pekan ini. Selain itu, kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan pihak terkait untuk rekrutmen guru,” kata Robben.
Menurutnya, hingga saat ini, tim teknis juga masih lakukan penyelesaian status lahan dan bangunan yang akan digunakan. Pemerintah daerah diberikan opsi untuk menghibahkan atau meminjamkan aset yang dimiliki untuk kelancaran operasional Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai beroperasi penuh pada 1 Juli 2025. Sebelum itu, Kementerian Sosial akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota guna memastikan kesiapan di tingkat daerah.
