Infografis
Suara.com - Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada Senin (17/3), memberikan instruksi kepada para pemimpin militer untuk menentukan kebutuhan pertahanan di Kiev.
"Kami membahas situasi di garis depan dan keterlibatan mitra dalam meningkatkan keamanan Ukraina. Saya telah menetapkan beberapa target utama," ungkap Zelenskyy di platform X setelah bertemu dengan Menteri Pertahanan Rustem Umerov dan Kepala Staf Umum Andrii Hnatov.
Zelensky mengarahkan Umerov untuk segera membentuk tim yang akan berkomunikasi dengan mitra Kiev guna membahas "rincian sistem keamanan yang dibutuhkan Ukraina" serta pelaksanaan keputusan yang telah diambil di tingkat militer dan politik.
"Tim ini harus segera terlibat dalam pertemuan perwakilan militer di London minggu ini," tambahnya.
Zelensky juga menginstruksikan Hnatov untuk mempercepat pembentukan sistem korps dalam militer dan melakukan audit terhadap kebutuhan brigade tempur Ukraina yang ada.
Zelensky menekankan pentingnya pasokan maksimal untuk brigade-brigade tersebut demi menjaga ketahanan posisi Ukraina, baik di medan perang maupun dalam upaya diplomasi.
"Memperkuat militer adalah prioritas utama yang tidak boleh ditunda. Angkatan Bersenjata dan Keamanan Ukraina, industri pertahanan, serta kerjasama dengan mitra adalah fondasi bagi kemerdekaan kita," katanya.
Zelensky baru-baru ini menunjuk Hnatov sebagai Kepala Staf Umum Ukraina yang baru, menggantikan Anatoliy Barhylevych, dalam upaya untuk memodernisasi struktur komando militer dan meningkatkan efisiensi operasional, menurut Umerov.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, pada Senin (17/3), mendesak Uni Eropa untuk segera meningkatkan kapabilitas pertahanannya.
"Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempersenjatai diri. Perkuat kapabilitas pertahanan Ukraina dan seluruh Eropa dengan cepat dan efektif. Ukraina dan Eropa yang lebih kuat akan mampu mencegah Rusia dari memulai perang besar lainnya," kata Sybiha dalam pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa melalui konferensi video.
Sybiha menyambut baik inisiatif Uni Eropa untuk memperkuat kemampuan pertahanan, tetapi menekankan perlunya percepatan pengambilan keputusan.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya rencana ReArm Europe yang diusulkan oleh Ursula von der Leyen dan inisiatif Kaja Kallas untuk meningkatkan dukungan militer bagi Kiev serta membentuk "koalisi sukarela" yang dipimpin Inggris dan Prancis.
Sybiha juga berharap kepemimpinan baru Jerman dapat berkontribusi aktif dalam inisiatif tersebut. Mengenai aksesi Ukraina ke Uni Eropa, ia menekankan perlunya percepatan "proses politik Uni Eropa" dengan menghilangkan hambatan pembukaan klaster pertama dalam proses tersebut.
"Aksesi Ukraina ke Uni Eropa dan jalur menuju perdamaian saling terkait," ujarnya, sambil berterima kasih kepada blok 27 negara tersebut atas sanksinya terhadap Rusia, serta menyerukan penerapan sanksi lebih lanjut untuk menekan Moskow agar bersedia bernegosiasi.
Ia juga menyatakan bahwa sanksi harus menjadi komponen utama dalam kebijakan keamanan Eropa.
Terhadap usulan gencatan senjata 30 hari dari Washington dalam pembicaraan di Arab Saudi, Sybiha menegaskan bahwa Rusia harus memberikan tanggapan "jelas dan tanpa syarat."
"Ukraina telah menerima tawaran AS tanpa syarat tambahan, dan Rusia harus melakukannya juga. Ukraina sudah membentuk tim negosiasi untuk proses selanjutnya sebagai bukti keseriusannya," tambahnya.
Delegasi AS dan Ukraina bertemu pekan lalu di Jeddah, Saudi Arabia, untuk membahas kemungkinan perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina, dan menyatakan kesiapan Kiev untuk menerima gencatan senjata 30 hari sesuai usulan Washington.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada Kamis, menyatakan bahwa Rusia setuju dengan proposal penghentian pertempuran, tetapi hanya akan menerimanya jika itu membawa perdamaian jangka panjang dan mengatasi akar masalah krisis ini.
