Menurutnya, hingga saat ini, tim teknis juga masih lakukan penyelesaian status lahan dan bangunan yang akan digunakan. Pemerintah daerah diberikan opsi untuk menghibahkan atau meminjamkan aset yang dimiliki untuk kelancaran operasional Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai beroperasi penuh pada 1 Juli 2025. Sebelum itu, Kementerian Sosial akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota guna memastikan kesiapan di tingkat daerah.
Kementerian Sosial juga tengah membahas mekanisme pengawasan dan pelaksanaan program ini, termasuk kemungkinan pembentukan tim khusus di daerah untuk mengawal jalannya Sekolah Rakyat.
“Kami tidak ingin ada kendala di lapangan. Oleh karena itu, kami memastikan semua peraturan, anggaran, dan tenaga pendukung siap sebelum program ini diluncurkan secara resmi,” ujarnya.
60 Ribu Guru
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengaku akan menyiapkan 60 ribu guru untuk menjadi tenaga pengajar di Sekolah Rakyat yang akan berbasis asrama. Sejauh ini sudah ada 50 Sekolah Rakyat.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai rapat dengan Presiden Prabowo mengenai Sekolah Rakyat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).
"Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya," kata Cakm Imin.
Terkait skema perekrutan guru, Imin menyampaikan hal itu masih dalam pembahasan.
Baca Juga: Gus Ipul Ungkap Konsep Sekolah Rakyat: Targetkan 2.500 Siswa Per Sekolah, Butuh Berapa Guru?
"Ya itu nanti kita cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang," kata Imin.