Infografis
Suara.com - Pemerintah masih mematangkan kurikulum dan sistem pembelajaran untuk Sekolah Rakyat yang dikhususkan bagi anak-anak dari kelompok miskin ekstrem. Salah satu konsep yang telah dipastikan ialah adanya program matrikulasi bagi siswa selama satu tahun.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam rapat koordinasi di Jakarta pada Senin (17/03/2025).
Program itu bertujuan untuk memberikan orientasi bahasa dan keterampilan dasar bagi siswa sebelum pembelajaran reguler dimulai, terutama sambil menunggu penyelesaian sarana dan prasarana.
“Presiden mengatakan, kalau memang perlu setahun untuk matrikulasi, tidak masalah. Yang penting anak-anak siap betul saat sekolah mulai berjalan penuh,” ujar Mensos Gus Ipul.
Sekolah Rakyat ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Karena itu, Gus Ipul meminta seluruh jajarannya serta stakeholder terkait untuk bergerak cepat agar target yang sudah ditetapkan tidak meleset.
“Presiden telah menginstruksikan seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk mendukung Kemensos dalam proses persiapan, perencanaan, hingga operasional program ini. Kami harus bergerak cepat agar pelaksanaannya sesuai target,” ucapnya.
Dalam rapat disebutkan kalau sudah ada 79 lokasi yang siap menjalankan Sekolah Rakyat. Rinciannya, 41 lokasi di bawah Kemensos, 30 lokasi di Jawa Timur, 1 lokasi di Solok, Sumatera Barat, 2 lokasi di Perguruan Tinggi, dan 4 lokasi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
Selain lokasi yang sudah dikonfirmasi, masih ada beberapa daerah yang menyatakan kesediaan, namun belum mengajukan surat resmi.
Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan pihaknya terus melakukan finalisasi berbagai aspek teknis agar program ini berjalan efektif.
Baca Juga: Gus Ipul Ungkap Konsep Sekolah Rakyat: Targetkan 2.500 Siswa Per Sekolah, Butuh Berapa Guru?
“Kami sudah menuntaskan draf final petunjuk teknis yang akan dipaparkan pekan ini. Selain itu, kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan pihak terkait untuk rekrutmen guru,” kata Robben.
