Infografis
"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, setiap pejabat pembuat komitmen (PPK), kepala daerah atau menteri atau kepala lembaga tidak boleh lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN di instansi dengan ancaman sanksi," kata Rini.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi percepatan pengangkatan CASN 2024 oleh pemerintah.
“Saya mengapresiasi sikap pemerintah yang melakukan percepatan terhadap pengangkatan calon ASN, baik itu calon pegawai negeri sipil (CPNS) selambat-lambatnya Juni 2025, dan calon PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang telah lulus tahun 2024 yang lalu pada selambat-lambatnya Oktober 2025,” kata Rifqinizamy saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Sementara itu, dia memaklumi bahwa pengangkatan CASN 2024 menggunakan kata ‘selambat-lambatnya’.
Menurut dia, hal itu disebabkan karena pemerintah telah menjelaskan terdapat 280 kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, yang sempat meminta penundaan waktu pengangkatan CASN 2024.
“Ini lantaran mereka di internal harus melakukan berbagai macam persiapan dan pengkondisian, baik itu terkait dengan aspek teknokrasi, administrasi, termasuk terkait dengan keuangan, penggajian, dan seterusnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia meminta seluruh kementerian/lembaga, dan pemda untuk serius mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK karena berdasarkan kuota yang tersedia, terdapat lebih dari 300 ribu orang yang datanya belum disetorkan.
“Oleh karena itu, data itu harus cepat disetorkan, dan seleksi harus segera dilaksanakan agar khusus terkait honorer untuk menjadi PPPK, selambat-lambatnya Oktober mereka akan diangkat semua,” ujarnya.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin, mengumumkan percepatan pengangkatan CASN 2024.
Baca Juga: Kabar Gembira untuk CASN 2024: Pemerintah Percepat Pengangkatan! Ini Jadwal Terbarunya
Kementerian PANRB mengumumkan bahwa pengangkatan CASN akan dilakukan serentak dengan rincian CPNS pada 1 Oktober 2025, dan CPPPK pada 1 Maret 2026.
