Infografis
Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada tujuan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI lewat revisi Undang-Undang tentang TNI.
"Tidak, kita pastikan enggak," kata Prasetyo di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Prasetyo meminta publik untuk tidak memberikan pernyataan seolah ada upaya menghidupkan dwifungsi ABRI lewat revisi UU TNI.
Ia mengatakan secara subtansi revisi UU TNI adalah untuk perkuatan TNI sebagai institusi negara, baik melindungi kedaulatan bangsa maupun menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi.
"Jadi berkenaan, misalnya penugasan penugasan, jangan itu kemudian dimaknai sebagai dwifungsi ABRI, tidak. Manakala dibutuhkan, tidak hanya TNI kita semua manakala dibutuhkan, dan memiliki keahlian kita harus siap," kata Prasetyo.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan jika Komisi I DPR RI bersama Pemerintah tak ada niatan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI dalam Revisi Undang-Undang TNI. Dasco mengklaim DPR tetap menjaga supremasi hukum.
Awalnya Dasco menyampaikan jika pihaknya memang sudah melihat adanya gelombang penolakan di media sosial terhadap RUU TNI. Untuk itu, pihaknya langsung menggelar konferensi pers.
"Karena penolakan-penolakan yang saya lihat di media social itu substansi dan masalah dari pasal-pasal yang ada, itu sangat banyak yang tidak sesuai dengan yang dibahas," kata Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Ia menegaskan, jika DPR dan pemerintah hanya membahas tiga pasal saja dalam RUU TNI. Menurutnya, pasal yang dibahas lebih kepada penguatan internal TNI.
Baca Juga: Daftar Pasal-pasal di RUU TNI yang Jadi Sorotan Publik
"Nah hari ini kami menjelaskan bahwa hanya 3 pasal, dan pasal-pasal ini kalau dilihat hanya untuk penguatan internal ke dalam dan lebih kemudian memasukkan yang sudah ada ke dalam undang-undang supaya tidak ada pelanggaran undang-undang, justru itu," ujarnya.
