PHK Massal di VOA: Kontraktor Terancam Deportasi, Misi Kebebasan Pers Hancur?

Aprilo Ade Wismoyo Suara.Com
Senin, 17 Maret 2025 | 13:48 WIB
PHK Massal di VOA: Kontraktor Terancam Deportasi, Misi Kebebasan Pers Hancur?
Ilustrasi jurnalisme (Unsplash)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemerintahan Presiden Donald Trump pada hari Minggu memulai PHK massal di Voice of America dan media lain yang didanai AS, yang memperjelas niatnya untuk melucuti media yang telah lama dianggap penting bagi pengaruh AS.

Hanya sehari setelah semua karyawan diberhentikan, staf yang bekerja berdasarkan kontrak menerima email yang memberi tahu mereka bahwa mereka diberhentikan pada akhir Maret.

Email tersebut, yang dikonfirmasi kepada AFP oleh beberapa karyawan, memberi tahu kontraktor bahwa "Anda harus segera menghentikan semua pekerjaan dan tidak diizinkan untuk mengakses gedung atau sistem agensi mana pun."

Donald Trump (x.com)
Donald Trump (x.com)

Kontraktor merupakan sebagian besar tenaga kerja VOA dan mendominasi staf dalam layanan bahasa non-Inggris, meskipun angka terbaru tidak segera tersedia.

Banyak kontraktor bukan warga negara AS, yang berarti mereka kemungkinan bergantung pada pekerjaan mereka yang akan segera hilang untuk mendapatkan visa agar dapat tinggal di Amerika Serikat.

Sebagian besar staf VOA penuh waktu, yang memiliki lebih banyak perlindungan hukum, tidak segera diberhentikan tetapi tetap menjalani cuti administratif dan telah diberitahu untuk tidak bekerja.

Voice of America, yang didirikan selama Perang Dunia II, disiarkan ke seluruh dunia dalam 49 bahasa dengan misi menjangkau negara-negara tanpa kebebasan media.

Liam Scott, reporter VOA yang meliput kebebasan pers dan disinformasi, mengatakan bahwa ia diberitahu bahwa ia juga melaporkan bahwa ia diberhentikan pada tanggal 31 Maret.

"Penghancuran VOA dan outlet sejenisnya oleh pemerintahan Trump merupakan bagian dari upayanya untuk membubarkan pemerintah secara lebih luas, tetapi itu juga merupakan bagian dari serangan yang lebih luas oleh pemerintahan terhadap kebebasan pers dan media," tulisnya di X.

Baca Juga: Daftar Negara Dilarang Masuk AS Bocor! Ada Rusia dan 42 Negara Lain

"Saya telah meliput kebebasan pers untuk waktu yang lama, dan saya belum pernah melihat sesuatu seperti yang terjadi di AS selama beberapa bulan terakhir."

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI