Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengeklaim akan mencairkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap dua pada 2025 sebelum Idulfitri 1446 Hijriah. Pramono menyebut kebijakan ini sudah menjadi prioritas bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pramono juga berencana mengembalikan penerima bantuan pendidikan ini jadi sejumlah 705 ribu orang. Jumlah ini sama seperti era kepemimpinan Gubernur DKI periode 2017-2022, Anies Baswedan.
"Yang paling penting buat saya adalah Kartu Jakarta Pintar. Mudah-mudahan KJP ini sebelum lebaran sudah kita bisa bagi 705 ribu penerima," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/3/2025).
Saat ini, jumlah penerima KJP yang terdata adalah sebanyak 520 ribu orang. Mereka telah terdaftar saat eks Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono melakukan pemangkasan jumlah penerima.
"Di antara 705 ribu penerima itu 520 ribu sudah menerima yang sebelumnya, ada tambahan baru yang kurang lebih 200 ribu kurang," jelasnya.
Lebih lanjut, Politisi PDIP ini meyakini pencairan KJP Plus sudah ditunggu banyak pihak, khususnya keluarga penerima. Ia mengaku telah mengupayakannya sebagai bagian dari janji kampanyenya.
"Sehingga dengan demikian apa yang menjadi keluhan ketika saya di lapangan ini bisa betul-betul diselesaikan," jelasnya.
"Apa yang menjadi sesuatu yang saya temukan secara langsung di lapangan akan kami selesaikan," pungkasnya.
Janji Pramono soal KJP
Baca Juga: Janji Kampanye Pramono Sarapan Bergizi Gratis Batal, Pengamat: Ada Kecemasan MBG Kalah Pamor
Setelah resmi menjadi orang nomor wahid di Jakarta, Pramono langsung membuat gebrakan.
Pram sapaan akrab pria itu mengaku aka mengembalikan status kepemilikan KJP Plus para siswa yang sempat dicabut.
Pencabutan kepemilikan KJP Plus itu dilakukan pada era kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI periode 2022-2024 Heru Budi Hartono. Ia menyebut ada ratusan ribu siswa yang akan kembali menerima bantuan pendidikan itu.
"Akan dilakukan pembaruan data. Memang ada penurunan yang luar biasa dari sebelumnya. Kita akan kembalikan ke angka kurang lebih 705 (ribu) orang yang akan menerima. Kemarin itu 525 (ribu), turun," ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Pramono menjamin, pencairan KJP bagi siswa yang dicoret dari daftar penerima bantuan pendidikan ini akan selesai sebelum Lebaran 2025.
Hal serupa juga berlaku untuk sekitar 15 ribu mahasiswa yang penerimaan Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul (KJMU) mereka dicabut pada tahun 2024 lalu.
"Sehingga sudah diputuskan, mudah-mudahan pada akhir Maret ini, sebelum lebaran sudah bisa kita bagikan," jelasnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga akan membuka posko pengaduan penyaluran KJP Plus di setiap kantor kecamatan.
Dengan demikian, warga dapat menyampaikan keluhan terkait KJP tanpa harus datang ke kantor Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI di Jatinegara, Jakarta Timur.
"Sudah diputuskan, semuanya 44 kecamatan akan mempunyai tempat aduan. Jadi efektif ini nanti Maret, sekarang datanya sudah dimiliki tadi sudah dirapatkan dan saya sudah putuskan 705 ribu yang akan menerima," ujar Pramono.
Diketahui, Penyaluran KJP Plus tahap II 2024 sebelumnya memicu protes dari masyarakat. Banyak keluarga siswa yang merasa keberatan karena sebelumnya terdaftar sebagai penerima pada tahap I, namun tidak lagi mendapat bantuan pada tahap II.
Penurunan jumlah penerima ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam APBD dan pemeringkatan kesejahteraan yang dilakukan Pemprov DKI.
Akibatnya, sejumlah siswa yang dianggap tidak masuk prioritas harus dikeluarkan dari daftar penerima.
Setelah menerima keluhan dari masyarakat, DPRD DKI mendesak agar KJP yang dicabut dipulihkan. Setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pramono pun berkomitmen untuk memulihkan pencabutan KJP tersebut.
