Infografis
Suara.com - Sebuah unggahan video di YouTube baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet.
Video tersebut menarasikan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), salah satu partai politik tertua di Indonesia, telah dibubarkan oleh pemerintah.
Alasannya, sejumlah petinggi partai, termasuk Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, disebut terlibat dalam kasus korupsi.
Narasi dalam unggahan tersebut berbunyi lantang: “KENA KARMA! PDIP Akhirnya DIBUBARKAN Pemerintah Karena KETUM, Sekjen Semua Petingginya KORUPSI!”
Namun, benarkah partai yang telah berdiri selama 52 tahun ini benar-benar dibubarkan?
Unggahan tersebut sontak menarik perhatian publik, mengingat PDIP merupakan salah satu pilar politik di Indonesia dengan sejarah panjang dan pengaruh yang kuat.
Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, narasi dalam judul video tersebut ternyata tidak sesuai dengan isi yang disampaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa klaim PDIP dibubarkan karena semua petingginya korupsi adalah salah atau hoaks.
Mengutip penelusuran yang dilakukan oleh tim ANTARA, video berdurasi delapan menit itu sama sekali tidak memuat informasi atau bukti yang menyebutkan bahwa PDIP akan dibubarkan oleh pemerintah.
Untuk memastikan kebenaran klaim tersebut, dilakukan pencarian dengan kata kunci “PDI Perjuangan dibubarkan” melalui berbagai mesin pencari daring.
Hasilnya, tidak ditemukan satupun pernyataan resmi dari pemerintah, lembaga negara, atau sumber terpercaya lainnya yang menyebutkan bahwa PDIP telah atau akan dibubarkan.
Sebelumnya, memang ada kabar yang mengaitkan PDIP dengan kasus hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam sebuah kasus korupsi.
Penetapan tersangka ini terkait dengan dugaan suap kepada salah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang juga melibatkan Harun Masiku, sosok yang hingga kini masih buron.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan figur penting dalam struktur kepemimpinan PDIP. Namun, tidak ada kaitan langsung antara penetapan tersangka Hasto dengan narasi pembubaran partai.
Aturan Hukum terkait Pembubaran Partai Politik di Indonesia?
Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, ada ketentuan jelas yang mengatur hal ini.
Partai politik hanya dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi jika memenuhi dua syarat utama. Pertama, ideologi, asas, tujuan, atau program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kedua, kegiatan partai politik atau akibat dari kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945. Dalam kasus PDIP, tidak ada bukti atau putusan resmi yang menyatakan bahwa partai ini melanggar salah satu dari ketentuan tersebut.
Kasus korupsi yang melibatkan individu tertentu dalam partai, seperti Hasto Kristiyanto, memang menjadi pukulan tersendiri bagi citra PDIP.
Namun, secara hukum, hal ini tidak serta merta menjadi dasar untuk membubarkan sebuah partai politik.
Proses pembubaran partai adalah ranah Mahkamah Konstitusi, bukan keputusan sepihak dari pemerintah, dan harus melalui prosedur hukum yang ketat serta bukti yang kuat.
Narasi yang menyebut PDIP dibubarkan oleh pemerintah karena kasus korupsi para petingginya, dengan demikian, dapat dipastikan sebagai hoaks.
Video tersebut tampaknya sengaja menggunakan judul yang provokatif untuk menarik perhatian, tanpa didukung oleh fakta yang valid dalam isi kontennya.
Hal ini menunjukkan pentingnya sikap kritis masyarakat dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama di era digital yang rentan terhadap penyebaran hoaks.
PDIP, yang didirikan pada 10 Januari 1973, tetap berdiri sebagai salah satu kekuatan politik utama di Indonesia hingga hari ini.
Kasus hukum yang melibatkan individu di dalamnya memang menjadi tantangan, tetapi tidak ada indikasi bahwa partai ini akan dibubarkan dalam waktu dekat.
Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi dari sumber yang terpercaya sebelum mempercayai dan menyebarkannya lebih luas.
