Kronologi Lengkap Korupsi DPRD OKU: Jatah Fee, Pencairan Proyek hingga OTT KPK

Banyak yang menyoroti bagaimana praktik suap dalam proyek daerah telah menjadi budaya yang sulit diberantas.

Selain itu, kasus ini menambah daftar panjang korupsi yang melibatkan anggota DPRD.

Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah menangkap puluhan anggota DPRD dari berbagai daerah karena kasus serupa, menunjukkan bahwa sistem pokir sering kali disalahgunakan sebagai alat transaksi politik.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini sehingga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru, terutama jika ditemukan bukti keterlibatan pejabat atau politisi lainnya dalam skandal ini.

Kasus korupsi ini menunjukkan bahwa praktik jual-beli proyek masih menjadi penyakit kronis di pemerintahan daerah. Anggota DPRD yang seharusnya mengawasi penggunaan anggaran justru menjadi bagian dari permainan kotor dengan meminta jatah proyek.

Kini, masyarakat menanti bagaimana proses hukum terhadap para tersangka akan berjalan. Apakah mereka benar-benar akan dihukum seberat-beratnya atau justru akan lolos dengan hukuman ringan seperti banyak kasus korupsi lainnya?

OTT KPK ini kembali menjadi pengingat bahwa pengawasan ketat terhadap anggaran daerah adalah keharusan untuk mencegah uang rakyat dijadikan bancakan oleh para elit politik.