Infografis
Suara.com mencoba mengonfirmasi rapat tersebut kepada sejumlah anggota Komisi I DPR RI yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, tetapi sebagian besar enggan memberikan tanggapan.
Satu-satunya anggota DPR yang membenarkan adanya rapat konsinyering tersebut adalah TB Hasanuddin dari Fraksi PDIP.
Namun, ia hanya menyatakan bahwa rapat tersebut baru sebatas membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah.
Keputusan DPR dan pemerintah menggelar rapat ini di hotel mewah menuai kritik keras dari berbagai pihak, terutama karena dilakukan secara tertutup dan di tengah situasi penghematan anggaran.
Kritik ini semakin tajam mengingat RUU TNI dianggap sebagai regulasi yang kontroversial dan memerlukan pembahasan yang lebih transparan serta melibatkan partisipasi publik secara lebih luas.
