Infografis
Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam sikap Komisi I DPR RI dan pemerintah yang membahas revisi Undang-Undang TNI di sebuah hotel mewah, Hotel Fairmont, Jakarta pada Sabtu (15/3/2025).
Mereka mempertanyakan komitmen pemerintah terkait dengan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.
"Pemerintah Indonesia seakan tidak memiliki rasa malu dan hanya berpura-pura peduli di tengah upaya efisiensi anggaran, serta mendorong penghematan belanja negara, bahkan mengurangi alokasi dana untuk sektor-sektor penting, termasuk pendidikan dan kesehatan," kata Wakil Koordinator KontraS Andri Yunus, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil.
Mereka menilai rapat yang digelar di hotel mewah ini akan memakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Hal ini merupakan bentuk pemborosan dan pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan demokrasi.
"Bahwa retorika pemotongan anggaran hanyalah gimmick, omong kosong belaka, dan tidak memiliki kepekaan di tengah sulitnya ekonomi masyarakat," tegas Andri.
Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pembahasan RUU TNI yang digelar secara tertutup.
"Kami juga mengecam keras pelaksanaan pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara diam-diam di hotel mewah karena minim transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik," kata Andri.
Terlebih katanya, pembahasan digelar pada akhir pekan dan dalam waktu yang singkat, menjelang akhir masa reses DPR. Oleh karena itu, mereka meminta agar pembahasannya dihentikan.
Baca Juga: RUU TNI Picu Kontroversi, Dwifungsi ABRI Jilid 2 Mengintai? Ini Kata Ketua Komisi I
"Pemerintah dan DPR harus berhenti terus membohongi dan menyakiti rasa keadilan rakyat Indonesia," tegas Andri.
