Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.
Dalam operasi yang berlangsung pada Sabtu (15/3/2025), delapan orang diamankan, termasuk pejabat Pemkab OKU, beberapa kontraktor, dan anggota DPRD OKU. KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam proses OTT di OKU tersebut.
Mereka yang ditangkap langsung dibawa ke Palembang sebelum diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan adanya operasi tersebut namun belum merinci lebih jauh terkait kasus yang tengah diusut.
"Ya benar, KPK telah mengamankan 8 orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan," ujar Tessa kepada media.
Tessa menyebut ada sejumlah uang yang turut diamankan dalam OTT tersebut. Namun, jumlah pastinya masih dalam proses pendataan oleh penyidik KPK.
Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat beberapa inisial nama yang dikabarkan ikut terjaring dalam OTT ini.
Setidaknya, tiga anggota DPRD OKU dengan inisial FY, FA, dan UH disebut-sebut ikut diamankan. Selain itu, seorang pejabat Pemkab OKU berinisial NR juga diduga terseret dalam kasus ini.
Namun, KPK belum memberikan konfirmasi resmi mengenai keterlibatan pejabat daerah maupun anggota legislatif tersebut.
Baca Juga: KPK Jaring 8 Orang dalam OTT di Ogan Komering Ulu
Informasi lebih rinci akan disampaikan dalam konferensi pers yang akan digelar KPK dalam waktu dekat.
Kapolres OKU, AKBP Imam Zamroni, juga membenarkan adanya operasi KPK di wilayahnya.
Namun, ia mengaku tidak mengetahui detail terkait siapa saja yang diamankan maupun barang bukti yang disita.
"Kami hanya diminta untuk membantu menyiapkan tempat pemeriksaan terkait OTT KPK. Mengenai siapa saja yang diamankan dan jumlah pastinya, kami belum tahu," ujar Imam Zamroni kepada wartawan.
Kasus ini masih terus dikembangkan, dan publik menanti hasil pemeriksaan KPK untuk mengungkap lebih lanjut dugaan praktik korupsi yang melibatkan pejabat daerah dan anggota legislatif di OKU.
Diamkan sejumlah uang
Namun, KPK belum memberikan konfirmasi resmi mengenai keterlibatan pejabat daerah maupun anggota legislatif tersebut.
Nantinya, informasi lebih rinci akan disampaikan dalam konferensi pers yang akan digelar KPK dalam waktu dekat.
Kapolres OKU, AKBP Imam Zamroni, juga membenarkan adanya operasi KPK di wilayahnya. Namun, ia mengaku tidak mengetahui detail terkait siapa saja yang diamankan maupun barang bukti yang disita.
"Kami hanya diminta untuk membantu menyiapkan tempat pemeriksaan terkait OTT KPK. Mengenai siapa saja yang diamankan dan jumlah pastinya, kami belum tahu," ujar Imam Zamroni kepada wartawan.
Sementara itu, isu yang berkembang menyebut bahwa jumlah orang yang diamankan awalnya mencapai 10 orang, sebelum akhirnya KPK mengonfirmasi hanya delapan yang dibawa ke Jakarta.
Kasus ini masih terus dikembangkan, dan publik menanti hasil pemeriksaan KPK untuk mengungkap lebih lanjut dugaan praktik korupsi yang melibatkan pejabat daerah dan anggota legislatif di OKU.
![KPK melakukan operasi tangkap tangan di OKU [istock]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/15/12902-kpk-melakukan-operasi-tangkap-tangan-di-oku.jpg)
Publik Menunggu Kejelasan dari KPK
Di tengah simpang siurnya informasi yang beredar, publik semakin penasaran dan menantikan pernyataan resmi dari KPK. Banyak pihak berharap agar kasus ini segera diungkap ke publik secara jelas, termasuk dugaan tindak pidana yang menjadi dasar operasi tangkap tangan ini.
Sementara itu, delapan orang yang diamankan dalam OTT ini telah dibawa ke Palembang sebelum diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. KPK dijadwalkan menggelar konferensi pers dalam waktu dekat untuk menjelaskan kasus ini secara lebih rinci.
Hingga saat ini, masyarakat OKU dan publik secara luas masih menunggu kepastian, siapa saja yang ditangkap dan bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi yang menyeret pejabat daerah tersebut.
Operasi Tangkap Tangan KPK di Sumsel
Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Selatan (Sumsel) memang beberapa kali terjadi.
Beberapa kasus yang cukup menonjol antara lain:
1. Bupati Muara Enim (2019):
KPK menangkap Bupati Muara Enim, Juarsah, dan beberapa pejabat lainnya terkait kasus suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.
2. Kasus Suap Proyek Infrastruktur (2021):
KPK menangkap beberapa pejabat dan pihak swasta terkait kasus suap proyek infrastruktur di Sumsel.
Kasus-kasus OTT ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Sumatera Selatan. KPK terus berupaya untuk memberantas korupsi di daerah ini melalui berbagai upaya, termasuk OTT, penyelidikan, dan penuntutan.
